Peringati Hari Kebangkitan Nasional

JAKARTA, batamtoday - Masyarakat Indonesia Timur akan menggelar Kongres pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini guna membahas kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diubah menjadi Negara Federasi.

Kongres yang difasilitasi Wakil Ketua DPD RI Laode Ida itu, akan digelar oleh Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) adi Makassar, Sulawesi Selatan pada 20 Mei mendatang.

Pembahasan NKRI tersebut karena sistem ini dinilai telah gagal, karena tak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Sebaliknya yang terjadi adalah ketimpangan sosial, sehingga masyarakat Indoensia Timur khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dipersepsikan sebagai preman, anarkis, dan itu diperkuat dengan simbol John Key, Hercules, Sangaji dan lain-lain.

Demikian disampaikan tokoh PIT yang juga Wakil Ketua DPD RI Laode Ida bersama Muhammad Syukur Mandar, Hatta Taliwang, Benny Matindas, Robert B. Keytimu, HAR Maklin, Boy Simpotan, Petrus Selestinus, Franky Maramis, Mikel Manufandu, Basri Amin, Julis Bobo, Roy Simbiak, dan Jefry di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/3/2013). Kongres ini akan dihadiri peserta dari 15 Provinsi.

"Padahal, kesan buruk terhadap masyarakat Indoensia Timur tersebut akibat kemiksinan dan ketimpangan social karena kebijakan Negara tidak berpihak pada rakyat. Jadi, selama ini pemerintah telah gagal membangun Indonesia yang berkeadilan, sehingga kasus anarkisme masyarakat Timur itu tak boleh terus-menerus dibiarkan. Untuk itulah federasi sebagai alternative dan ini bukan makar," tandas Laode Ida.

NKRI yang sudah 68 tahun ini dinilai Syukur sebagai system politik Negara yang gagal, karena ketika rakyat membutuhkan Negara, Negara malah tidak hadir. Oleh sebab itu federasi sebagai salah satu alternative pengganti NKRI.

"Kalau pun tetap NKRI, maka system pengelolaan Negara harus diperbaiki. Misalnya, masah presiden dan wakil dari satu provinsi Jawa Timur, yaitu SBY dan Boediono," ujarnya.

Menurut Syukur, negara federasi justru akan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Apalagi, SDA di Indoensia Timur sangat potensial dari pertambangan maupun minyak dan gas alamnya.

"Dengan penduduk yang kecil, dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat Indoensia Timur sejahtera, namun yang terjadi adalah kemiskinan. Inilah yang mesti dperbaiki," ungkapnya.

Laode Ida dan Syukur membantah kalau kongres ini sengaja dilakukan menjelang pemilu 2014, karena hal itu sudah dibicarakan sejak reformasi 1998 silam.

"Yang jelas forum ini bukan untuk mendegradasi posisi Indonesia, tapi lebih dimaknai sebagai forum yang memberi artikulasi dan penjabaran lebih komprehensif atas peran Negara dalam memakmurkan rakyatnya untuk memicu semangat nasionalisme baru," kata Syukur lagi.

Editor : Surya