JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar menegaskan, presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2014 mendatang tetap akan tersandera DPR karena diberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan pada masa lalu.

Karena itu meski sistem kenegaraannnya presidensil, tapi dalam prakteknya yang dominan adalah sistem parlementer.

"Siapapun presiden terpilih dengan sistem politik sekaranng, tetap akan tersandera kewenangan DPR yang besar. Kita sedih dan prihatin melihat Wapres (Boediono) diteriaki maling," kata Agum yang juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL) dalam Dialog Kenegaraan “Urgensi Menata Sistem Bernegara bersama Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Soeroso dan Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Namun demikian, kata Agum, pihaknya tak mampu berbuat apa-apa kecuali berdoa, agar penyelenggara pemilu seperti KPU, Parpol, dan rakyat pemilih benar-benar dewasa dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

"KPU diharapkan tak terpengaruh intervensi dari kelompok manapun, agar pemilu itu berlangsung dengan benar, demokratis, fair, adil, dan bertanggungjawab, " ujarnya.

Khusus parpol, Agum meminta sistem rekrutmen kader pemimpin itu secara dewasa. Ketidakdewasaan itu tampak dalam Pilkada di mana parpol hanya menargetkan bagaimana menang, tanpa merumuskan bagaimana selama kepemimpinannya tersebut bias mensejahterakan rakyat, dan memajukan daerah.

"Karena hanya menargetkan menang, maka yang direkrut adalah artis, orang yang popular, dan pengusaha. Ini kan tidak mendidik rakyat. Untuk itu, rakyat harus dewasa dalam memilih pemimpin,"  pinta Agum.

Agum sendiri mengakui sebagai tokoh masa lalu dan tak sedikitpun ingin berpartisipasi dalam pemilu 2014.

"Saya menyadari sebagai bagian dari masa lalu, maka tak memiliki kepentingan sedikit pun untuk pemilu 2014. Dan, Pepabri sebagai organisasi yang berwatak pejuang, semoga pemikiran saya bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan Negara," ungkapnya.

Menurutnya, pemimpin itu harus memiliki empat kriteria. Yakni tidak ambivalen, tidak takut untuk tidak populis di mata rakyat maupun dunia internasional dengan berani mengambil keputusan yang berpihak untuk kepetingan bangsa dan negara.

Lalu, berani mengambil sikap tegas dalam koridor hukum, dan tidak mentolerir sesuatu yang salah di tengah masyarakat termasuk oleh organisasi massa, baik LSM maupun keagamaan. 

"Siapa pun yang salah, hukum harus ditegakkan," katanya.

Hal senada disampaikan Bambang dan Martin, bahwa yang dominan adalah parlementer, ketimbangkan presidensil.

"Kita memang belum punya arah pembangunan yang jelas setelah taka da lagi GBHN. Karena itu perlu diperbaiki. Setidaknya untuk 25 tahun ke depan. Termasuk DPD RI pengganti utusan daerah sebagai amanat reformasi harus menjadi penyeimbang DPR RI, maka perlu penataan system kenegaraan ini," kata Bambang Soeroso.

Editor : Surya