Output Kunker Komisi I DPRD Batam ke Cina

BATAM, batamtoday - Komisi I DPRD Batam, yang telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Cina menilai penegakan dan kepastian hukum di Batam masih perlu diperbaiki. Salah satunya masalah perizinan yang terkesan berbelit-belit tanpa ada aturan yang jelas.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Nuryanto salah satu peserta kunker ke Cina beberapa hari lalu. Menurutnya, di Negeri Tirai Bambu tersebut penegakan dan kepastian hukum sangat luar biasa bagus. Sehingga, perlu diterapkan di Batam sebagai salah satu kota industri dan pariwisata di Indonesia.

"Pengusuran izin di Cina bisa dua atau tiga hari. Jaminan hukum juga jelas. Poin-poin ini perlu diterapkan di Batam, supaya ada perubahan yang lebih baik," katanya, Kamis (14/3/2013).

Selain itu, para anggota Komisi I itu juga belajar masalah pariwisata yang dinilai jauh lebih bagus dan sangat cocok diterapkan di Batam, sebagai kota ketiga kunjungan pariwisata di Indonesia.

Disinggung maslah bisa tidaknya hasil kunker tersebut diterapkan di kota Batam, Nuryanto mengatakan optimis asal semua pihak mau bekerja sama dan komitmen. Pasalnya, masyarakat akan mengikut dengan kebijakan yang akan diterapkan.

"Kami juga menindaklanjuti MoU tahun 2006 dengan Cina, yang ternyata selama ini belum ada kejelasan. Padahal, mereka menunggu tindak lanjut kerja sama tersebut," ujarnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, kunker anggota komisi I ke Cina tersebut mulai tanggal 2-8 Maret 2013. Untuk uang saku setiap anggota dewan Rp4 juta pe rhari dari APBD Batam. Sementara peserta yang ikut berjumlah empat orang.

Editor: Dodo