Namun ketika Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata meminta daftar riwayat hidup saksi, serta surat tugas, Aan mengatakan kalau dirinya lupa meminta dan membuat daftar riwayat hidupnya.

Atas dasar itu, kuasa hukum PT Nidya Karya, Muliawan Widjaja, mengatakan keberatan dan meminta pada majelis hakim agar sebelum didengarkan keterangannya, secara administrasi yang bersangkutan sebagai legal standing hukum dapat dipenuhi.

Ketua Majelis Hakim kemudian menyatakan agar saksi terlebih dahulu dapat melengkapi surat tugas serta daftar riwayat hidupnya, sehingga sidang lanjutan gugatan perdata tersebut ditunda minggu mendatang.

Sebagaimana diberitakan batamtoday, PT Nindya Karya menggugat Pemerintah RI c/q Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Bank Mandiri Tbk sebesar Rp92,3 miliar ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas pembayaran sisa progres pekerjaan dan jaminan proyek pembangunan Jembatan I Tanjungpinang-Dompak.

Gugatan tersebut didaftarkan kuasa hukum PT Nindya Karya, Nengah Sujana dan Muliawan Widjaja dari Kantor Pengacara Advokat Nengah Sujana & Partners, ke PN Tanjungpinang dengan nomor perkara perdata 38/PDT.G/2012/PN.Tpi.

Selain sisa dana pada progres pekerjaan, PT Nindya Karya melalui pengacaranya juga menggugat Bank Mandiri atas jaminan proyek berupa garansi bank senilai Rp12,188 miliar lebih dan tuntutan kerugian atas pokok perkara senilai Rp92,312 miliar.

Editor: Dodo