JAKARTA, batamtoday - Mendagri Gamawan Fauzi mengusulkan  restrukturisasi organisasi birokrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

"Kemendagri sendiri saat ini sedang melakukan audit organisasi birokrasi. Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa besar organisasi ini diperlukan dan bebas tugasnya bagaiman," kata Mendagri  saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan Umum, di Jakarta, Rabu (6/3/2013).

Mendagri mengatakan, audit organisasi dilakukan juga dalam rangka untuk melihat berapa jumlah pejabat dan direktorat yang diperlukan. 

"Hasil audit  misalnya mengatakan ada organisasi yang tidak memerlukan fungsi dan tugas pejabat eselon V atau eselon IV. Jadi  tidak semuanya mempunyai kesamaan kebutuhan," katanya.

Menurut Gamawan, dengan dilakukan audit terhadap restrukturisasi organisasi itu akan ditemukan sejumlah pejabat yang tidak aktif lagi.

Selain itu, tidak menutup juga kemungkinan untuk melakukan penggabungan atau merger terhadap dua atau lebih bidang organisasi.

"Misalnya, bisa saja Badan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dijadikan satu, tapi fungsi Litbang tetap ada hanya tidak memerlukan pejabat eselon I," katanya.

Kemendagri saat ini memiliki 12 pejabat eselon I yang menduduki lima jabatan staf ahli menteri dan tujuh direktorat jenderal (Ditjen).

Kelima staf ahli menteri tersebut terbagi atas Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antarlembaga, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Sedangkan untuk Ditjen terdiri atas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah (Otda), Bina Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Keuangan Daerah.

Editor : Surya