JAMBI, batamtoday - Berhala kini hanya menjadi dongeng bagi anak-anak Jambi kedepan. Pulau yang begitu eksostis tersebut kini bukan milik Jambi lagi.

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengaku tak bisa memberikan banyak komentar dengan kekalahan Jambi dalam sengketa memperebutkan pulau Berhala dengan Provinsi Kepri.

Dalam putusan MK, diketahui jika MK mengabulkan uji materi yang disampaikan oleh Kabupaten Lingga dan menetapkan bahwa Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau secara administratif.

“Soal Berhala saya tak bisa komentar lagi. Kita sudah usaha sekuat tenaga. Walau hasil MK tak disebutkan secara detail, namun memang sepertinya posisi kita agak lemah disana,” ungkapnya.

Untuk tindak lanjut ke depan, dirinya mengaku akan menindak lanjuti persoalan ini kepada Mendagri. Ini berkaitan dengan adanya warga Jambi yang berada di pulau Berhala asat ini.

“Kita lihat tindak lanjut dari Mendagri bagaimana. Kita tunggu saja. Yang pasti, usaha sudah sekuat tenaga kita berjuang,” ungkapnya.

Dijelaskannya, persoalan sengketa memperebutkan pulau Berhala ini memang sudah berjalan lama dan panjang. Beberapa era kepemimpinan Gubernur Jambi, katanya, sudah berupaya untuk mempertahankan pulau yang disebut memiliki nilai historis dengan Provinsi Jambi ini.

“Masalah ini cukup panjang. Ini sudah berjalan lama sejak zaman pak Abdurrahman Sayuti sebagai Gubernur, sampai kepada zaman pak zul (Zulkifli Nurdin, red) hingga kepada masa saya,” jelasnya.

Atas kekalahan itu, dengan tegas orang nomor 1 di Provinsi Jambi ini mengucapkan maaf karena tak bisa mempertahankan Pulau Berhala menjadi milik Jambi.

“Saya mohon maaf dengan masyarakat  untuk ini. Begini lah kondisi akhirnya,” tukasnya.

Ditanya, bagaimana terkait dengan masyarakat Jambi yang ada di kawasan tersebut beserta beberapa aset Provinsi Jambi yang ada di pulau tersebut ? HBA belum bisa memberikan kepastian.

“Itu kita bisa katakan selanjutnya. Kita tunggu petunjuk Mendagri,” tukasnya.

“Kita berjuang sudah cukup panjang, macam-macam yang sudah dilakukan. Namun ini hasil akhirnya. Sekali lagi saya memohon maaf yang besar kepada rakyat Jambi,” pungkasnya.

Sementara itu, Jefri Bintara Pardede, Katua Komisi A DPRD Kota Jambi yang dimintai komentarnya mengenai hal ini mengatakan, kekalahan Jambi tak perlu menjadi perdebatan dan ajang saling menyalahkan. Dirinya meminta masyarakat Jambi jangan terhanyut dalam kekecewaan dengan lepasnya pulau Berhala ini.

Pasalnya, menurut dia, walau saat ini pulau Berhala dinyatakan masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, namun kondisinya masih sama-sama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ketika bicara soal potensi pariwisata, di Provinsi Jambi masih banyak potensi pariwisata yang masih bisa digalai terus potensinya. Salah satunya adalah geopark yang ada di Merangin, lalu ada Candi Muaro Jambi dan juga danau sipin, danau kerinci dan masih banyak yang lain dan belum tergali potensi pariwisatanya,” ungkapnya.

 Menurutnya, dengan ketebatasan APBD Provinsi Jambi untuk mengembangkan pulau Berhala nantinya, juga akan sia-sia jika pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Jambi. Sebab, tak ada pengembangan nantinya yang dilakukan di pulau tersebut.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Pemprov bisa menggali dan mengeksplorasi serta mengeksploitasi potensi sumber dasaya alam Jambi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi,” tukasnya.

Personel Polda di Pulau Berhala
Kepolisian Daerah Jambi masih akan menempatkan personelnya di kawasan Pulau Berhala. Penarikan pasukan di daerah perbatasan masih akan dikoordinasikan dulu dengan pihak Polda Kepri.

Kapolda Jambi, Brigjen Pol Ade Husein Kartadipura, kemarin mengatakan koordinasi masih diperlukan untuk mengantisipasi gejolak horisontal yang bisa saja terjadi sejak penetapan Pulau Berhala yang kini resmi menjadi milik Provinsi Kepri.

"Kami tetap akan mengupayakan usaha preemptif agar jangan sampai ada gesekan horisontal di sana (Pulau Berhala),"katanya usai membuka turnamen tenis meja di GOR Kotabaru kemarin.

Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan horizontal di Pulau Berhala akibat perubahan status di pulau tersebut yang kini jadi milik Provinsi Kepri, maka Polda akan melakukan tindakan pendekatan kepada masyarakat agar tidak terjadi gejolak.

Sumber : JambiekspresNews