JAKARTA, batamtoday - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muqtadi mengatakan, jika partai politik (parpol) tetap mengedepankan politik transaksional dan kekuatan modal, maka kader parpol yang bersih akan tergerus habis.

Orang yang memiliki integritas baik, tidak akan mempunyai peluang karir politik, sementara orang-orang berduit yang integritasnya dipertanyakan, justru diberikan karir.

Hal ini tentu saja akan menyuburkan praktik korupsi, dan akan sangat berbahaya terhadap masa depan parpol dan demokrasi di Indonesia, akibat sistem keuangan parpol yang tidak jelas. 

“Selama kekuatan uang berbicara, maka karir politik seseorang akan ditentukan besar-kecilnya dana atau nutrisi yang masuk ke parpol. Maka akan menjadi monster dan lonceng kematian bagi parpol dan demokrasi itu sendiri," kata Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi ‘Bersih-Bersih Parpol’ bersama Ketua DPR RI yang juga anggota Dewan Pembina PD Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR RI FPKS Shohibul Iman di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Menurutnya, dimanapun parpol selalu menjadi masalah dalam demokrasi. Dengan kewenangan dan otoritasnya, parpol justru sering disalahgunakan terutama dalam jabatan publik seperti pimpinan direksi BUMN, jabatan di eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Burhanuddin menilai, dengan sistem keuangan parpol seperti sekarang, maka akan membuka peluang jual beli anggaran dan pasal di lembaga legislatif dan eksekutif. Namun lucunya dalam politik transaksional, rakyat justru menikmati, sehingga tidak akan ada sanksi sosial karena tahu sama tahu.

“Terbukti,  meski Golkar yang dalam banyak survei adalah parpol paling korup, tapi tetap dipilih dalam pemilu. Itu fakta bahwa sebagian rakyat juga tidak mau tahu dengan parpol koruptor Jadi, rakyat sudah kehilangan model parpol dan figur ideal yang mesti dipilih,” katanya.

Karena itu, Burhanuddin berharap sistem pendanaan parpol bisa diperbaki, jika tidak lembaga legislatif baik di DPR maupun di DPRD akan diisi orang-orang yang memiliki intergitas tidak baik

“Kalau politik transaksional ini berlanjut, saya khawatir ini justru menjadi ancaman demokrasi dan menghancurkan negara. Sebab, dengan ongkos politik yang tidak jelas, maka parpol dan kadernya akan cenderung melakukan korupsi dengan berbagai bentuk dan caranya. Ini kan merusak,” katanya.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, Demokrat telah mengawali upaya serius dalam memberantas korupsi melalui Pakta Integritas. 

“Jika terbukti bersalah, maka akan mendapatkan sanksi atau dikeluarkan dari Demokrat. Itulah cara Demokrat  membersihkan diri, jika menolak berarti harus keluar dari Demokrat," kata Marzuki Alie yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat ini.

Sementara Shohibul Iman mengakui jika ongkos politik sekarang ini sangat besar. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka, biayanya akan jauh lebih besar dalam proses pencaleg-an. Untuk itu, PKS mendukung proporsional tertutup karena biayanya ringan, tetapi hal itu ditolak oleh partai lain.

“Maka, hanya caleg yang beruang besar dan dekat pimpinan saja nantinya, yang akan mendapat nomor urut bagus. Pada pinsipnya, kami mendukung biaya politik yang murah,” kata Shobibul.