Jelang Pemilu 2014

TANJUNGPINANG, batamtoday - Anggota DPR asal Kepulauan Riau (Kepri) Harry Azhar Azis menilai pemindahan ibu kota Indonesia maupun pemindahan kantor kementerian dari Jakarta ke provinsi lain secara politik tidak menarik untuk dikembangkan oleh figur-figur yang bakal mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

"Masyarakat Jakarta dan Pulau Jawa kemungkinan tidak menyukai isu itu. Jika calon presiden dan wakil presiden Indonesia mengembangkan isu itu, kemungkinan akan kehilangan banyak dukungan dari Jakarta dan Pulau Jawa," kata politisi Partai Golkar Harry Azhar Azis di Tanjungpinang, Minggu (3/3/2013)."

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, figur yang bakal mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden akan berkonsentrasi di lumbung suara yang paling banyak. Sebagian penduduk Indonesia, lanjutnya, tinggal di Jakarta dan Pulau Jawa.

Pemindahan ibukota Indonesia ke Palangkaraya pernah disampaikan Ir Soekarno, presiden pertama Indonesia. Namun hal itu tidak terealisasi, meski keinginan Soekarno itu menggunakan pertimbangan yang logis yaitu pusat pemerintahan negara berada di posisi strategis antara Indonesia Tengah dan Timur.

Juga saat Soeharto berkuasa, yang pernah mencuatkan wacana memindahkan ibukota pemerintahan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemindahan ibu kota telah dilakukan berbagai negara seperti Amerika dan Brazil untuk kepentingan negara. Sedangkan Malaysia membagi pusat pemerintahan negara yang sebelumnya menumpuk di Kuala Lumpur dipindahkan ke Putra Jaya.

"Ketika banjir melanda Jakarta, isunya ibukota Indonesia dipindah ke Palangkaraya atau Sentul. Namun isu tidak direspons pemerintah," kata Mantan Ketua Badan Anggaran DPR ini.