Buntut Kasus Luthfi Hasan Ishaaq

JAKARTA, batamtoday - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi meminta para kader PKS agar penetapan tersangka dan penahanan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bahan renungan untuk tidak memanfaatkan posisi atau jabatan publik dalam menambah pundi-pundi partai

.

"Diseretnya Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor daging ilegal, karena untuk  kepentingan pribadi juga terkait dengan kepentingan pendanaan partai. Hal inilah yang akhirnya membuka anggapan miring terhadap kader PKS yang selama ini dituding memanfaatkan posisi atau jabatan publik untuk menambah pundi-pundi keuangan partai," kata Yusuf di Jakarta kemarin.

Menurut dia, praktek memanfaatkan jabatan untuk keuangan partai terjadi pascaperubahan pergeseran di internal PKS sendiri. Awalnya jelas Supendi, keuangan PKS berawal dari sumbangan para kader atau anggota partai dari semua kalangan.

"Namun belakangan, telah terjadi perubahan di mana banyak kader PKS yang mundur akibat ulah para pimpinan PKS yang tidak lagi 'amanah' karena terlibat banyak kasus, baik korupsi maupun soal moral yang meruntuhkan kepercayaan para kader. Praktis ini juga memengaruhi keuangan partai," jelas Supendi.

Pada saat yang sama, katanya terjadi kesenjangan sosial baik di antara kader dan para pengurus. "Rata-rata karena soal ekonomi, di mana ketimpangan di antara kader sangat kelihatan,  antara kader biasa dan mereka yang memiliki jabatan. Dan ini diperlihara terus-menerus, makanya banyak kader yang tidak lagi militan dan memilih mundur," bebernya.

Menurut Supendi, satu-satunya yang menjadi jalan keluar agar roda partai tetap jalan adalah dengan memanfaatkan posisi kader PKS baik di eksekutif maupun legislatif. Namun ia tidak merinci seperti apa permainan para kader PKS tersebut.

"Rata-rata yang saya tahu itu melalui dana Bansos yang bisa menjadi peluang mendulang dana partai. Tapi soal detailnya sekarang sepeeti apa permainan mereka saya tidak tahu, karena zaman saya dulu lurus-lurus saja," beber Anggota Majelis Syuro PKS. 

Untuk di kementerian pertanian misalnya kata dia rata-rata, banyak posisi penting dipegang oleh kader PKS.

"Nah inilah kaki tangan mereka di sana. Namun sayang akhirnya konspirasi untuk hal yang tidak benarlah yang terjadi," pungkas Supendi.

Yusuf Supendi selama ini dikenal kerap mengkritisi internal PKS terutama para pimpinan di DPP PKS, karena dianggap telah melenceng dari tujuan pendirian partai yang dahulu bernama Partai Keadilan mementingkan pundi-pundi kesejahteraan pribadi dan partai.  Yusuf pun pernah melaporkan penyimpangan yang dilakukan pimpinan PKS ke KPK.

Namun, pernytaaan Yusuf Supendi itu dibantah mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid yang kini menjabat Ketua F-PKS. Hidayat meluruskan pemberitaan korupsi yang dilakukan Lutfi Hasan Ishaaq demi mengumpulkan biaya Pemilu 2014. Hidayat menegaskan sumber dana PKS dari iuran anggota Dewan dan hibah.

"Saya bukan bendahara partai. Secara prinsip sumber keuangan partai dari iuran dari DPR dan DPRD," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, setiap anggota Dewan asal PKS harus memberikan iuran minimal Rp20 juta per bulan. Sementara Rp2 juta diberikan kepada fraksi per bulan.

"Kemudian iuran dari kader dan variatif masing-masing anggota. Akumulasinya sekitar 4 persen dari penghasilan bersih,"kata Hidayat

Hidayat mengakui PKS juga menerima hibah. Tapi itu tak masalah dalam UU Parpol.

"Tentu UU parpol boleh menerima hibah dari perseorangan atau perusahaaan.,"kata Hidayat.

Apa PKS tetap menggunakan jargon partai bersih, Mantan Ketua MPR ini menekankan partainya akan tetap melawan korupsi dan menjadi yang bersih,

"Dibalik ini ada konspirasi untuk PKS tidak mau berantas korupsi, apa anda ingin PKS ingin jadi partai koruptor?," tegasnya