Menilik Kabinet Lis-Syahrul (Bagian I)

Inilah Pimpinan SKPD yang Harus Dievaluasi Lis Darmansyah

TANJUNGPINANG, batamtoday - Sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini mulai kasak-kusuk menyikapi rencana Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang akan merombak kabinetnya pada awal masa jabatannya.

Bagi yang loyal dan memiliki kontribusi saat Pilwako, tentu akan mendapatkan upah jerih payah dari wali kota terpilih. Sementara yang sebelumnya tidak mendukung, dimungkinkan akan tersingkir dari jabatannya.

Dari isu yang berkembang, saat ini secara diam-diam Wali Kota Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota H. Syahrul sudah mulai memindai sejumlah pejabat yang akan duduk dalam kabinetnya di tahun pertama kepemimpinannya.

Dari 38 unsur pimpinan SKPD setingkat eselon II dan III di Pemerintah Kota Tanjungpinang, terdengar informasi 75 persen diantaranya akan diganti. Sementara, 25 persen sisanya akan tetap dipertahankan, termasuk mereka yang selama ini netral dan profesional serta memiliki dedikasi sebagai seorang pamong dan pelayan masyarakat.

Menanggapi rencana perombakan pimpinan SKPD di Tanjungpinang, Ketua LSM ICTI (Investigation Corruption Transparant Independent) Tanjungpinang, Kuncus Simatupang, menilai sudah sangat tepat. Apalagi, jika dilihat selama ini kredibilitas dan kinerja kepala SKPD di Pemko Tanjungpinang hampir 70 persen tidak berasal dari latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang tepat. Kuncus juga menilai penempatannya sarat dengan nepotisme dan unsur kedekatan.

"Sejumlah kepala dinas, kepala bagian, kepala sub bagian hingga kepala seksi di Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang saat ini menjabat karena unsur kedekatan. Kebanyakan masih saudara wali kota dan wakil wali kota sebagai pemegang kebijakan. Sehingga tidak jarang seseorang yang sebelumnya hanya sebagai guru SD dapat mengemban jabatan kepala dinas," sebut Kuncus.

Fakta ini, tambah Kuncus, mengisyaratkan kalau pelaksanaan seleksi yang dilakukan Baperjakat Pemko Tanjungpinang hanya sebatas formalitas yang juga menghabiskan anggaran.

"Selain tidak mempertimbangkan profeionalisme, kredibilitas serta kepangkatan dan disiplin ilmu yang dimiliki calon kepala SKPD, ada dugaan kalau kepala daerah terkesan mengomersilkan jabatan kepada orang tertentu. Dengan harapan, setiap pejabat yang diangkat dapat menjadi mesin ATM yang akan mengondisikan setoran dari sejumlah proyek yang dikelola pemerintah dari APBD," ujarnya.

Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayanan, tidak jarang terabaikan hingga membuat masyarakat kecewa.

Dia mencontohkan jabatan sekretaris kota, yang sebenarnya bisa diangkat secara defenitif, tapi malah menempatkan pejabat Plt hingga empat kali. Kendati ada pejabat yang sudah senior dan mumpuni, tetapi karena kurang loyal dan royal, mereka disingkirkan hingga akhirnya pensiun muda.

Demikian juga sejumlah kepala dinas yang menjabat, banyak yang tidak memiliki kinerja yang baik, bahkan tidak mau tahu dengan tugas dan fungsinya.

Sebut saja Kepala Dinas PendidikanTanjungpinang, Syafrial Evi. Kendati memiliki latar belakang seorang akademisi, namun selama dua tahun kepemimpinannya, setelah menggantikan Ahadi, pendidikan di Tanjungpinang tidak ada peningkatan ke arah yang lebih cemerlang.

"Yang lebih parah, selama 17 tahun Suryatati dengan kepala dinasnya yang gonta-ganti menjabat, Indek Prestasi Manusia yang melek pendidikan bahkan yang buta aksara, tidak bisa dituntaskan," kata Kuncus.

---