Buku Pelajaran Kurikulum Baru Jangan Asal Jadi

Buku Pelajaran Kurikulum Baru Jangan Asal Jadi

Oleh : si

Selasa | 29-01-2013 | 18:14 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran

JAKARTA, batamtoday - Keberhasilan implementasi kurikulum, selain faktor guru, pengadaan buku berkualitas juga menjadi salah satu kunci. Baik tidaknya Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan awal tahun ajaran baru ini, tentunya sangat ditentukan buku penunjang kurikulum itu sendiri.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, menanggapai penerapan Kurikulum 2013 oleh Kemendikbud mulai awal tahun ajaran baru ini.

"Saya minta Kemendikbud untuk menjaga kualitas buku penunjang kurikulum baru, kalau Mendikbud tetap memaksakan kehendaknya untuk melaksanakannya walaupun sampai saat ini Panja Kurikulum masih berjalan. Jangan sampai Kemendikbud abaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan dummynya," katanya di Komplek DPR, Selasa (29/1/2013) .

Legislator perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan Kemendikbud, agar jangan sampai karena permasalahan kejar tayang, pengadaan bukunya asal jadi.

"Pengamatan saya selama ini, Kemendikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional. Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan, jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru. Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta," ujarnya.

Herlini juga meragukan penyusunan buku pelajaran kurikulum yang dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan saja.

"Bayangkan saja, hanya 2 bulan waktu untuk melakukan penyusunan buku pelajaran Kurikulum 2013, padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit. Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan, kan konsepsinya saja belum disetujui Panja Komisi X DPR RI," ungkapnya.

Selain itu, katanya, Kurikulum 2013 juga masih menuai kritikan dari pakar dan praktisi pendidikan di tanah air, sebagaimana disampaikan Direktur Politeknik Media Kreatif Jakarta, Bambang Wasito Adi, saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI pada Senin (28/1/2013).

Sebaiknya rencana pengadaan buku ini jangan tergesa-gesa. "Jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru," ujarnya.

Herlini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru ini. "Kemendikbud dari awal sudah mengajukan anggaran Rp 1 triliun lebih untuk pengadaan buku tahap awal. Jadi, tantangan Kemendikbud sekarang adalah menjamin kualitas dan transparansi pengadaan buku," ungkapnya.

Dia juga menyayangkan sikap Kemendikbud yang masih merepotkan menerbirbitkan buku di era digital ini, yang semestinya sudah memaksimalkan metode pembelajaran media digital.

Meski menyatakan mengapresiasi keinginan Kemendikbud menyiapkan buku siswa sekaligus buku panduan gurunya, anggota DPR asal wilayah pemilihan Kepulauan Riau tetap menegaskan, perlunya penyusunan yang matang agar bukunya berbobot dan dipastikan aplikatif secara nasional sehingga buku cetakan negara menjadi rujukan utama para guru di sekolah-sekolah.

TERKINI
POPULER

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Popda Kepri IX, Atlet Silat Penyumbang Emas Terbanyak untuk Kontingen Bintan

Diskominfo Tanjungpinang Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Demi Terciptanya Tranparansi Pemerintah

Cokky Wijaya Saputra Dilantik sebagai Kepala BP Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang

Dinkes Tanjungpinang Targetkan Sebanyak 8.444 Anak Divaksin Polio

KPPAD Anambas Soroti Kasus Anak di Bawah Umur Live Peragakan Adegan Berhubungan Badan

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

DPR RI Desak PBB Gelar Sidang Umum Segera Tindaklanjuti Keputusan Mahkamah Internasional

BSKDN Kemendagri Rilis Hasil Uji Coba ITKPD, Ungkap Daerah dengan Nilai Tata Kelola Baik hingga Kurang

Buka Forum Parlemen RI-Pasifik Bareng Jokowi, Puan Bicara Soal Prinsip Kesetaraan di Kawasan