JAKARTA, batamtoday - FSP BUMN Bersatu menyatakan menolak intervensi terhadap proses pengangangkatan direktur utama PT Pertamina yang baru menggantikan Karen Agustiawan oleh para elit politik dan partai politik (parpol) berkuasa.

"Menjelang berakhirnya kepemimpinan Karen Agustiawan sebagai orang nomor satu di Pertamina pada Maret 2013, mulai menjadi pembicaraan yang panas. Penggantinya sudah dapat dipastikan akan selalu membawa kepentingan kepentingan partai politik penguasa  untuk dapat  meyokong program program partai politik pengguasa  dalam menyosong  pemilu yang hanya satu tahun lagi berlangsung," kata Arief Poyouno, Ketua Presidium Nasional FSP BUMN Bersatu di Jakarta, Sabtu (26/1/2013).

Menurut Arief, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa banyak dugaan Pertamina selalu dijadikan ATM politik oleh para elit politik dan parpol penguasa untuk mengisi pundi-pundi mereka. Modusnya, biasanya melalui pengadaan impor BBM yang setiap harinya mencapi satu juta per barel dengan melakukan mark up 10 persen dari harga normal.

"Bayangkan jika setiap barrel mereka melakukan mark up harga penjualan BBM import 10 persen saja atau ekuivalen dengan 10 US dollar perbarrel maka negara dirugikan dalam satu hari hampir 10 juta dollar US," katanya.

Sebelumnya menjalankan modusnya, mereka biasanya meminta kuota BBM bersubsidi untuk dijual ke luar negeri atau diselundupkan keluar negeri karena disparitas harga yang sangat tinggi antara harga BBM subsisdi dengan harga BBM di luar negeri.

"Modus lainnya yaitu dengan meminta pengadaan jasa pengangkutan kapal tengker dan transportasi darat untuk mensitribusikan BBM bersubsidi," katanya.

Karena itu, proses pergantian dirut peru­sahaan BUMN strategis seperti Pertamina harus diwaspadai dari skenario-skenario yang bi­sa merugikan kepentingan bang­sa dan negara.

"Menteri BUMN memiliki wewenang untuk memilih, menunjuk, mengangkat dan memberhentikan direksi BUMN, bukan menteri ESDM karena kewenangannya hanya masalah teknis. Dahlan Iskan lebih berwenang ketimbang Jero Wacik," katanya. 
Wacik.

FSP BUMN Bersatu meminta agar pemilihan dirut Pertamina dilakukan secara transparan, tanpa intervensi dari para elit politik dan parpol penguasa.

"Agar  terhindar dari tuduhan asal tunjuk orang serta motif lain­nya, Menteri BUMN mesti mem­be­rikan penjelasan kepada publik dalam memilih sese­orang. Bukan hanya sekedar menjadi dirut saja, tetapi juga harus memiliki jiwa nasionalisme ber­orientasi pada kepen­tingan bang­sa dan Negara," katanya.