Jakarta, batamtoday - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengatakan, ada 50 bupati dan walikota yang sudah menyatakan kesediaannya menyiapkan lahan untuk areal pembangunan fasilitas rumah murah bagi masyarakat. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan dari 50 kepala daerah tersebut untuk pembangunan perumahan dan perencanaan kota ke depan.

"Setidaknya ada 50 pemda kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sudah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan untuk program pembangunan rumah murah. Kesediaan pemda itu diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan rumah murah dan rumah sangat murah," papar Suharso Monoarfa di Jakarta kemarin. 

Menpera menyebutkan, lahan-lahan yang disiapkan itu dibeli oleh pemda dengan harga relatif murah. Pemda juga menggandeng sejumlah pengembang lokal yang telah membebaskan lahan dan menyediakan sendiri lahan-lahan yang masih ada untuk proyek pembangunan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dipastikan akan mengembangkan program rumah murah seharga Rp20 juta hingga Rp25 juta per unit. Sementara itu, rumah sangat murah dibanderol dengan harga Rp5 juta hingga Rp10 juta per unitnya. Program rumah murah membidik masyarakat dengan penghasilan antara Rp1,2 juta hingga Rp2 juta per bulan. Sedangkan program rumah sangat murah menyasar calon konsumen dengan tingkat penghasilan dibawah Rp1,2 juta per bulan.

Adapun sumber pendanaan program tersebut diperoleh dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sehingga, untuk mendapatkan rumah berharga terjangkau ini masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang muka. Adapun tingkat bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dipatok sekitar 5 hingga 6,42 persen per tahun dengan porsi pendanaan dari FLPP sebesar 80 hingga 95 persen.

“Masyarakat nantinya dapat mengangsur cicilan KPR per bulan hanya sekitar Rp160.000 sampai Rp 220.000 saja,” katanya.