Dukung Pengesahan UU Keperawatan dan Kebidanan

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood menilai keberadaan tenaga perawat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat dibutuhkan mengingat kurangnya tenaga dokter, serta  kondisi wilayah yang sebagian besar lautan dan pulau-pulau.

"Tenaga perawat merupakan sub faktor penunjang bagi keberhasilan peningkatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, khusus di dengan kondisi geografis seperti kepulauan Riau terutama daerah terpencil sulit dijangkau. Dalam kondisi tersebut, tentu saja akhirnya perawat yang banyak berperan dalam melayani kesehatan masyarat di daerah terpencil," kata Hardi

Dalam laporan kegiatan di daerah Anggota DPD RI Provinsi Kepri pada 17 Desember 2012 hingga 13 Januari 2013 lalu, Hardi mengatakan,  sebaran fasilitas kesehatan yang sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota membuat tanaga kedokteran sulit untuk menjangkau daerah terpencil.

"Karena itu keberaadaan UU Keperawatan menjadi penting sebagai dasar dan perlindungan hukum bagai profesi perwat dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Saat ini meski pembahasan UU Keperawatan telah selesai dilakukan oleh DPD, namun pengesahan tetap harus  dilakukan oleh DPR RI. "PPNI (Persatuan Perawatan Nasional Indonesia) Provinsi Kepri mendesak agar UU Keperawatan segera dilakukan oleh DPR RI," katanya.

Selain itu, para kalangan tanaga kesehatan juga menolak digabungkan dalam satu UU kesehatan. Bidan misalnya, melalui Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menganggap perlu adanya perlindungan hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum atas profesi mereka.

IBI Kepri menginginkan agar pemerintah pusat bersama dengan lembaga legislatif menerbitkan UU Kebidanan. Hal ini dianggap penting sebab keberadaan Bidan memang menjadi ujung tombak dalam menangani proses kelahiaran serta hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reporduksi masyarakat.

"Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagai masayarakat, karean itu besaran kedepannya, perhataian terhadap bidang kesehatan harus ditingkatkan lagi melalui peningkatan dana kesehatan masyarat baik pada level APBN maupun APBD," kata Anggota DPD RI asal Kepri ini.