PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jalan Utama Banyak Rusak dan Berlubang

Djasarmen Keluhkan Sikap Pemko Batam Tak Mau Perbaiki Jalan
Oleh : si
Sabtu | 19-01-2013 | 09:03 WIB
Djasarmen_Purba1.jpg honda-batam

Anggota DPD Kepri Djasarmen Purba

JAKARTA, batamtoday - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Djasarmen Purba menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang kurang memperhatikan kondisi jalan-jalan utama di Batam yang banyak rusak dan berlubang, yang hingga detik ini tidak ada perbaikan.


Hal itu disampaikan Senator Djasarmen Purba dalam Laporan Kegiatan Daerah Anggota DPD RI Provinsi Kepri pada 17 Desember 2012 hingga 13 Januari 2013. 

"Masih buruknya kondisi jalan-jalan utama di Kota Batam banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Saat ini, kondisi jalan di Batam banyak yang telah rusak dan berlubang," kata Djasarmen.

Menurutnya,  peningkatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan harus menjadi salah satu prioritas Pembangunan di Batam. Diharapkan, ke depan tidak ada lagi jalan rusak dan berlubang di daerah ini. Dalam peningkatan infrastruktur jalan tersebut, harus ada program yang dilakukan, yakni memperbaiki jalan yang rusak dan membuat jalan baru.

"Pemerintah daerah harus memiliki target dalam, jalan-jalan yang belum diaspal akan diaspal sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan pariwisata di Batam. Perbaikan infrastruktur jalan ini merupakan upaya mendukung peningkatan investasi, jasa, dan pariwisata. Upaya lain yaitu dengan meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum," katanya.

Tingginya intensitas curah hujan di Kota Batam akhir-akhir ini, kata Djasarmen, membuat beberapa tempat  digenangi air, seperti kawasan Batam Center, Bengkong, Sungai Panas, Sagulung, Jodoh dan Nagoya. Bahkan di kawasan Jodoh dan Nagoya, yang merupakan sentra bisnis di Kota Batam sempat lumpuh beberapa jam.

Ketinggian air mencapai puluhan centimeter sehingga mengganggu lalu lintas para pengguna jalan. Penyebab terjadinya banjir di Batam adalah tidak tertatanya sistem drainase, sehingga tidak mampu menahan debit air yang tinggi saat hujan deras melanda. Karena sistem drainase yang ada saat ini merupakan sistem yang dirancang beberapa tahun lalu.

Anggota Komite II DPD RI ini berharap Pemko Batam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam merumuskan sasaran dan target pembangunan jalan.  Koordinasi ini juga diperlukan untuk mengetahui mana ruas jalan yang merupakan ruas jalan negara, mana yang merupakan ruas jalan provinsi dan mana yang merupakan ruas jalan kabupaten.

"Hal ini untuk membagi tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pembangunan khususnya untuk pembangunan jalan baru, perbaikan maupun peningkatan jalan," katanya.

Djasarmen menilai Pemko Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, perlu segera melakukan peninjauan kembali terhadap 'master plan' drainase Kota Batam ke depan dan harus melihat perkembangan jumlah penduduk di Batam, agar banjir tidak terus berulang.

Selain itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Akibat banyaknya lahan gundul di Batam sebagi akibat aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, berimbas pada tingginya sedimentasi. Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu menampung debit air dan juga sedimentasi saat curah hujan tinggi