Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi X DPR Nilai Pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013 Kurang Ideal
Oleh : si
Senin | 14-01-2013 | 10:59 WIB
herlini-reses-di-bengkong-1.jpg Honda-Batam
Herlini Amran menyerehkan bantuan kepada warga Bengkong saat Reses tahun 2012 lalu.

JAKARTA, batamtoday - Pembahasan Kurikulum 2013 masih terus dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terutama terkait pelaksanan uji publik Kurikulum 2013.


Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran, bahkan menilai pelaksanaan uji publik Kurikulum 2013 kurang ideal, sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan. Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab.

"Saya menilai pelaksanaan uji publik ini kurang idea. Bahkan ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya," kata Herlini Amran di Jakarta, Senin (14/1/2013).

Lebih lanjut, legislator PKS ini mengatakan, ketika melaksanakan Reses bulan lalu dan melakukan serap aspirasi terkait perubahan kurikulum yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2013 ini, justu banyak masyarakat, dalam hal ini guru, pengurus sekolah, orangtua murid, wartawan dan lain sebagainya yang justru mempertanyakan persiapan pemerintah terkait pergantian kurikulum ini. Kebanyakan justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum 2013 ini.

"Akan tetapi, saya sangat takjub dengan hasil survei/polling yang 'angka-angkanya' begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud. Terus terang, saya sulit mempercai validasinya. Karena tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaanya. Dan lagi, masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan jika laporan hasilnya seperti ini sukar divalidasi, yah wajar diragukan masyarakat umum," ujarnya.

Herlini juga mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat, dan input-nya apa yang sudah diterima Kemendikbud. Menurutnya, sangat strategis menyerap gagasan atau masukan pihak Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan terkait secara tertulis. Karena akan lebih komprehensif dan berbobot hasilnya.

Anggota DPR asal Dapil Kepulauan Riau itu berharap Kemendikbud bisa memberikan penjelasan lebih detil kepada publik dan Panja Kurikulum di Komisi X DPR, bagaimana teknis pelaksanaan uji publik yang dilakukan bulan lalu, sehingga menjamin masukan publik paralel/sekuensial dengan rumusan akhir Kurikulum 2013.

"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah
dibuat duluan,' pungkasnya.

Berita Lainnya

Tingkatkan Kapasitas dan Militasi Kader, PAN Gelar Bimtek dan Workshop Anggota Legislatif

20-12-2024 | 20:24 WIB

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

17-12-2024 | 08:24 WIB

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi, Bukan Pemilihan Langsung

14-12-2024 | 09:44 WIB