Mengisi Pundi-pundi Dana Pemilu

JAKARTA, batamtoday - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencium adanya manipulasi alokasi dana bantuan sosial (bansos) pada APBN 2013 di 10 kementerian untuk menambah pundi-pundi anggaran pemenangan pemilu 2014.

Karena itu, Fitra mengajak masyarakat dan penegak hukum mengawasi pemberian dana bansos kepada kelompok atau golongan tertentu.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional FITRA, Yuna Farhan memaparkan hasil kajiannya terhadap kebijakan APBN 2013 didasari atas meningkatnya anggaran Bansos di sejumlah kementerian yang diisi oleh pejabat politik. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, trend manipulasi anggaran untuk pendanaan pemilu semakin kental dalam APBN 2013.

“Kita tahu sepuluh kementerian ini terdari dari parpol-parpol dan anggota DPR sendiri punya akses untuk program di kementrian dan lembaga, ini yang dimainkan jelang pemilu 2014. Ini perlu kita curigai dan waspadai,” kata Yuna Farhan dalam konferensi pers di kantor Seknas FITRA, Jumat (4/1).

Dia menerangkan, trend dana bansos tidak punya program jelas. Misalnya bagi-bagi voucher di Kementerian Agama untuk Madasarah. Tapi sekolah yang menerima voucher tersebut dikosongkan. Jadi sangat rawan dijadikan sumber dana politik. "Kebanyakan yang terjadi, voucher-voucher itu dibawa anggota DPR yang membidangi agama saat reses. Itu merupakan manipulasi uang negara untuk menarik simpati pemilih,” jelasnya.

“Secara umum, anggaran Bansos kementerian dan lembaga meningkat dari Rp 14,5 triliun dari RAPBN ke APBN 2013, tapi setelah dibahas DPR, meningkat dari Rp 59 triliun jadi Rp73,6 triliun,” katanya.


Bansos di 10 Kementerian yang rawan diselewengkan : 

- Kementerian Agama (PPP) dari Rp 5.559.902.259.000 naik menjadi  Rp 11.280.228.256.000

- Kementerian Pertanian (PKS) dari Rp 10.785.081.340 turun menjadi Rp 6.349.830.014.000.

- Kementerian Sosial (PKS) dari Rp 2.735.547.273 naik menjadi  Rp 3.351.468.074.000

- Kementerian Perumahan Rakyat (PPP) dari Rp 1.330.379.280.000 naik menjadi Rp 2.224.360.000.000

- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PKS) dari Rp 544.076.221.000 naik menjadi Rp 1.215.059.666.000

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (PG) dari Rp784.662.050.000 turun menjadi Rp 727.996.019.000

- Kementerian Pemuda dan Olah Raga (PD) yang tidak memiliki dana bansos tahun 2012, pada 2013 dianggarkan sebesar Rp 608.656.333.000.
 
- Kementerian Koperasi dan Pengusaha kecil dan Menengah (PD) dari Rp 165.740.000.000  naik menjadi Rp446.281.500.000

- Kementerian Kehutanan (PAN) dari Rp 100.000.000.000  naik menjadi  Rp200.000.000.000

- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PKB) dari Rp 7.662.800.000  naik menjadi 70.440.000.000.