Jakarta, batamtoday - Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan meminta kepada seluruh kepala dinas koperasi dan UKM di seluruh daerah agar sensitif mengetahui persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan membantu mencarikan solusi.

”Jika menerima keluhan dari masyarakat UMKM, harus segera dilaporkan. Kalau perlu mengiriim pesan singkat ke ponsel saya apabila ada yang menemukan kejanggalan. Jadi Dinas Koperasi jangan hanya diam,” katanya seperti dilansir di laman bisnis.

Sjarifuddin mengatakan pihaknya kerap kali mendapat laporan dari pelaku UMKM soal sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), padahal jelas-jelas program tersebut memang dikhususkan untuk UMKM mengembangkan usahanya.

Dikatakannya, bagi masyarakat yang menemukan indikasi bahwa ada bank pelaksana KUR yang meminta jaminan bahkan  mempersulit akses KUR dengan sasaran mensejahterakan masyarakat, maka perbankan bersangkutan harus dilaporkan kepada kementerian Koperasi dan UMKM untuk ditindaklanjuti prosesnya.

Sjarifuddin juga mengingatkan agar kepala dinas terkait di daerah proaktif mensosialisasikan setiap program Kemenkop dan UKM. Sebab, masih banyak masyarakat UMKM belum mengetahui ada program pemberdayaan melalui penyediaan permodalan.”

Minimal, pelaku usaha mikro harus bisa mengetahui ada kredit tanpa jaminan melalui program KUR dengan plafon kredit tertinggi Rp20 juta. Bank yang kurang memberikan pelayanan optimal, memang hanya menerima teguran yang akan diberikan oleh Bank Indonesia.