Pemprov Kepri Siapkan Sekolah Rakyat di Dompak, Target Tiga Lokasi Mulai Dibangun Tahun Ini

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau di kawasan Dompak, Tanjungpinang, oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, Selasa (23/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Nyanyang didampingi Kepala BNPT RI, Eddy Hartono, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Riduan Manik, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Lahan yang ditinjau memiliki luas sekitar 10 hektare dan sebelumnya direncanakan untuk pembangunan Sekolah Garuda. Kini, lokasi tersebut diusulkan menjadi kawasan pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.

Nyanyang mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan berbagai koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi sebelum pembangunan dimulai. "Alhamdulillah, hari ini kita melakukan survei lokasi di Dompak untuk persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola aset, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta OPD terkait lainnya. Dari hasil peninjauan, lahan ini dinilai siap dengan luas kurang lebih 10 hektare," ujarnya.

Menurut Nyanyang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat yang tersebar di enam kabupaten dan kota di Kepri. Salah satu sekolah akan dibangun di Dompak, Kota Tanjungpinang, sementara Kota Batam tidak masuk dalam skema pembangunan karena menggunakan mekanisme yang berbeda.

"Hingga saat ini survei lokasi telah dilakukan di lima daerah. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas akan dilaksanakan pada pekan depan," katanya.

Ia menambahkan, tiga lokasi prioritas ditargetkan mulai dibangun pada 2026 setelah seluruh proses administrasi dan pengadaan selesai. Proses lelang direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang. "Kami berharap seluruh persyaratan, mulai dari kesesuaian tata ruang, AMDAL, sertifikasi lahan, konektivitas hingga analisis dampak lalu lintas dapat segera diselesaikan sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai," ujar Nyanyang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan mengadopsi konsep sekolah berasrama (boarding school) yang dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa. "Nantinya tersedia fasilitas olahraga, tempat ibadah, lapangan sepak bola standar semiinternasional, kolam renang, lapangan bulu tangkis, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Kita ingin seluruh kebutuhan belajar dan pengembangan siswa dapat terpenuhi dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri, Riduan Manik, menyampaikan bahwa seluruh sarana dan prasarana Sekolah Rakyat akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Konsepnya boarding school dengan sekitar 27 massa bangunan yang terdiri atas ruang belajar, asrama siswa, rumah guru dan wali asrama, laboratorium, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya," kata Riduan.

Ia menjelaskan tiga lokasi prioritas yang akan dibangun lebih dahulu berada di Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembangunan ditargetkan dimulai setelah proses pengadaan selesai dan diharapkan rampung pada Maret tahun berikutnya.

Menurut Riduan, kesiapan lahan menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Lahan harus benar-benar siap dibangun, termasuk penimbunan dan pematangan lahan apabila diperlukan. Dengan demikian target pemanfaatan pada tahun ajaran baru dapat tercapai," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Mahadi Rahman, menegaskan pihaknya siap mempercepat seluruh tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah guna mendukung realisasi program tersebut.

Mahadi mengatakan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu. "Kami sangat merespons program ini dan bekerja keras sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jika seluruh persyaratan lahan telah dinyatakan memenuhi syarat, kami akan bergerak cepat menyiapkan tahapan berikutnya agar pembangunan dapat segera direalisasikan," kata Mahadi.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi solusi pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui konsep pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan pengembangan karakter dan kompetensi siswa.

Editor: Gokli

---