JAKARTA, batamtoday - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serius mencegah penyelundupan di daerah perbatasan. Karena itu tahun depan, Bea Cukai meminta tambahan anggaran Rp 302 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono di kantor pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta kemarin.

"Kita ingin memperkuat perbatasan dan menjaga republik ini. Banyak kasus pelanggaran didapat dari perbatasan. Kita meminta porsi tambahan Rp 302 miliar untuk tahun 2013," kata Agung.

Tahun depan, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan Rp 2,2 triliun kepada Bea Cukai termasuk belanja modal dan belanja pegawai. Tambahan biaya Rp 302 miliar khusus untuk membeli peralatan dan membangun pangkalan operasi pengawasan di Papua.

"Tahun 2013 kita gunakan anggaran itu untuk membangun pangkalan operasi pengawasan di Papua. Kita hanya punya 2 pangkalan operasi di Indonesia Timur yaitu di Tanjung Balai dan Sulawesi dan kita tambah untuk kapal patroli, penambahan x-ray," tuturnya.

Kemudian Agung menggarisbawahi, Indonesia mempunyai konsep yang berbeda dengan Malaysia yang mengatakan perbatasan adalah pintu gerbang besar mereka.

Sementara Bea Cukai keinginannya tidak hanya untuk memperkuat garis perbatasan tetapi mengelola kawasan perbatasan.

"Malaysia itu mengartikan perbatasan sebagai pintu gerbang besar mereka. Perbatasan menjadi masalah serius dan situasi saat ini menimbulkan ketimpangan dalam sisi keamanan nasional. Bea Cukai menaruh perhatian besar, satu tambahan pilar tugas utama yaitu border management (mengelola perbatasan). Kami juga memberdayakan ekonomi di sana," tegas Agung.
 
Dia mengaku pihaknya memiliki konsep yang berbeda dengan negara Malaysia, dalam layanan perbatasan pintu gerbang. DJBC ingin mengelola kawasan perbatasan sekaligus memperkuat garis perbatasan.

"Perbatasan menjadi masalah serius dan situasi saat ini menimbulkan ketimpangan dalam sisi keamanan nasional. Kami akan menambah pilar tugas utama yaitu border management." katanya.