BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau 2026 Terjadi Juli-September, Waspadai Kekeringan dan Karhutla

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat dan pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta stabilitas berbagai sektor yang berpotensi terdampak.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau pada Juli 2026 diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia.

Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, wilayah barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

"Puncak musim kemarau akan semakin meluas pada Agustus dan September 2026," kata Faisal dalam pemaparan di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, pada Agustus 2026 sebanyak 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen wilayah daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim kemarau. Wilayah terdampak mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar wilayah Papua.

Sementara itu, pada September 2026 sebanyak 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak kemarau. Wilayah tersebut meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Daerah yang telah mengalami musim kemarau meliputi sebagian wilayah Sumatra, Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, Maluku, serta Papua.

BMKG juga memproyeksikan sebanyak 198 ZOM atau 31,60 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau pada Juni 2026. Wilayah tersebut mencakup sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, wilayah selatan DKI Jakarta, Jawa Tengah bagian barat dan tengah, sebagian Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, Papua Barat, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, sebanyak 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim kemarau mulai Juli 2026. Wilayah tersebut antara lain berada di Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena menambahkan, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut dipengaruhi oleh peluang terjadinya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

"BMKG memprediksi El Nino masih berlanjut hingga awal 2027 dengan peluang mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen. Dampaknya berpotensi terasa selama periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober," ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta berbagai sektor untuk melakukan langkah antisipasi. Sektor pertanian, misalnya, disarankan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan memiliki kebutuhan air lebih rendah.

Pada sektor sumber daya air, BMKG merekomendasikan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta penguatan pengelolaan cadangan air guna menjamin kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.

Selain itu, sektor energi diminta memastikan ketersediaan air di bendungan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pemerintah daerah juga diimbau menyiapkan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

BMKG turut mengingatkan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya pencegahan terus diperkuat melalui koordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang berkembang dalam rentang waktu beberapa jam hingga 10 hari ke depan.

Sementara itu, Faisal menegaskan bahwa informasi prakiraan iklim yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, BPBD, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak musim kemarau.

"BMKG terus berkoordinasi dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi iklim secara lebih rinci agar langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan secara tepat," katanya.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi hanya melalui kanal resmi BMKG guna menghindari informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Editor: Gokli

---