Reformasi Kilang Minyak

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah dituntut melakukan reformasi kilang minyak untuk mengatasi membengkaknya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Upaya reformasi itu dilakukan dengan mengubah jenis BBM yang diimpor, mengupgrade kilang kilang yang sudah ada, dan memberi kemudahan insentif bagi investor yang terjun pada pada bisnis pengilangan minyak.

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha  di Jakarta, Jumat (21/12/2012) mengatakan, impor minyak mentah (crude oil) jauh lebih menguntungkan pemerintah daripada mengimpor BBM jadi seperti yang dilakukan sekarang. Pasalnya, impor minyak mentah jauh lebih murah dan akan menghidupakan kilang-kilang minyak kita yang tidak beroperasi.

"Pemerintah harus mampu men-switch impor dari BBM jadi ke impor crude. Maka dari itu perlu dilakukan reformasi kilang melalui upgrade kilang dan membangun kilang baru. Jangan dihambat, beri insentif supaya masih menguntungkan," ujar Satya.

Diakui Satya, kilang minyak yang dimiliki Indonesia saat ini hanya mampu mencukupi sepertiga kebutuhan BBM nasional. Sementara pembangunan kilang baru terhambat kesepakatan insentif fiskal.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu good will dari pemerintah untuk mempertimbangkan menyepakati insentif yang diminta investor jika ingin mengembangkan kilang dalam negeri.

"DPR sudah berkali-kali mengatakan kepada pemerintah bahwa kilang tidak hanya domain Kementerian ESDM tetapi juga domain Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan insentif fiskal. Harus ada goodwil pemerintah kalau ingin kembangkan kilang dalam negeri," kata dia.

Adapun untuk mendukung pengembangan kilang yang dilakukan oleh pemerintah, dalam APBN 2013 telah dialokasikan dana sebesar Rp2,2 triliun untuk usaha pengilangan.

"Dalam APBN 2013 DPR memberikan alokasi dana untuk pengilangan dalam negeri. Tapi harus tetap investasi di kilang swasa. Pemerintah perlu kebijakan terpadu untuk mengurangi ketergantungan impor BBM jadi," katanya.

Ia mengatakan jika pengembangan kilang ini terealisasi, tetap bisa berjalan paralel dengan rencana-rencana pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM dengan menggantinya melalui konversi ke gas dan energi-energi alternatif lain asal ada sinkronisasi blue print rencana pembangunan kilang dan rencana program konversi BBM.

"Negara itu makin ekonominya maju makan kebutuhan energi juga makin naik. Tinggal dihitung berapa volume yang dibutuhkan dan yang bisa dikurangi dari BBM. Harus ada blue print rencana kilang dan rencana konverter BBM. Pemerintah diharapkan bisa menyampaikan blue print ini ke DPR," kata politisi Partai Golkar ini.