Menkes Budi Paparkan Strategi Pengendalian Kanker Indonesia di Forum Internasional IARC Prancis

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat transformasi pengendalian kanker melalui perluasan layanan deteksi dini, pemerataan infrastruktur kesehatan, serta penguatan kolaborasi global. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam sesi Ministerial Roundtable: Science Policy Interface for Global Change pada Konferensi Ilmiah Internasional International Agency for Research on Cancer@60 di La Halle Tony Garnier, Lyon, Prancis, Kamis (21/5/2026).

Forum bertema "Cancer Research into Action" itu mempertemukan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk memaparkan strategi nasional dalam menekan angka kanker sekaligus mendukung upaya pencegahan global.

Dalam paparannya, Budi menjelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan Rencana Pengendalian Kanker Nasional pertama pada 2024 sebagai fondasi reformasi layanan kanker di Indonesia.

Menurutnya, deteksi dini menjadi prioritas utama dan telah diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis. Pemerintah menargetkan jumlah masyarakat yang menjalani skrining kanker meningkat dari 70 juta orang pada tahun lalu menjadi 136 juta orang pada 2026.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mempercepat pemerataan akses alat diagnostik di berbagai daerah. Langkah yang dilakukan antara lain penyediaan alat ultrasonografi (USG) di sekitar 10 ribu puskesmas untuk deteksi kanker payudara, pengadaan 361 unit mamografi di 514 kabupaten/kota, serta penambahan layanan CT scan di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan jumlah unit PET scan dari dua menjadi 16 unit yang tersebar di 16 provinsi pada 2027. Di bidang pencegahan, pemerintah mempercepat program imunisasi Vaksin HPV menjadi satu dosis. Program tersebut juga akan diperluas untuk anak laki-laki dan kelompok usia lainnya mulai tahun ini.

Meski pembangunan infrastruktur kesehatan terus dipercepat, Budi mengakui Indonesia masih menghadapi keterbatasan tenaga dokter spesialis kanker. Kapasitas pendidikan kedokteran dinilai belum mampu mengimbangi percepatan pembangunan fasilitas layanan kesehatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong reformasi pendidikan kedokteran serta memanfaatkan teknologi patologi digital dan layanan konsultasi jarak jauh sebagai solusi sementara.

Selain itu, pemerintah membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta guna mempercepat penyediaan alat kesehatan pendukung layanan kanker. Indonesia juga menargetkan dapat langsung mengadopsi terapi kanker generasi terbaru agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi pengobatan.

Penguatan sistem data kanker nasional melalui platform SatuSehat turut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah menargetkan kota-kota di Indonesia dapat masuk ke dalam basis data insidensi kanker global secara bertahap setiap lima tahun.

Budi menegaskan, kolaborasi internasional dengan World Health Organization, IARC, dan berbagai lembaga riset global menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi pengendalian kanker di Indonesia.

"Transformasi pengendalian kanker tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan sinergi riset, kebijakan, dan kerja sama global, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa," ujar Budi.

Editor: Gokli

---