KJRI Johor Bahru Pulangkan 190 PMI Deportan Jelang Iduladha, Mayoritas Terkendala Dokumen

BATAMTODAY.COM, Batam - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru kembali memfasilitasi pemulangan 190 Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Pemulangan dilakukan melalui jalur laut menuju Pelabuhan Batam Center, Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap PMI yang tersandung persoalan keimigrasian di Negeri Jiran.

Ratusan deportan tersebut mayoritas berasal dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Bengkulu. Mereka sebelumnya ditahan di sejumlah Depot Tahanan Imigresen (DTI) di wilayah kerja KJRI Johor Bahru akibat pelanggaran administrasi keimigrasian.

Dari total 190 orang yang dipulangkan, sebanyak 131 orang merupakan laki-laki dan 51 perempuan. Selain itu, terdapat kelompok rentan yang terdiri atas empat lanjut usia serta empat anak-anak, yakni satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

Adapun rincian lokasi penahanan meliputi 68 orang dari DTI Kemayan, Pahang, 92 orang dari DTI Pekan Nenas, Johor, dan 30 orang dari DTI Lenggeng, Negeri Sembilan.

Pemulangan dilakukan dalam dua gelombang. Tahap pertama berlangsung pada Kamis (22/5/2026) dengan memberangkatkan 150 WNI/PMI dari Pelabuhan Pasir Gudang menggunakan kapal feri MDM Express 2 pukul 13.30 waktu setempat. Sementara tahap kedua dilaksanakan Minggu (25/5/2026), sebanyak 40 orang dipulangkan melalui Pelabuhan Stulang Laut menggunakan kapal feri Citra Legacy 5 pukul 13.45 waktu setempat.

Dalam proses tersebut, Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu (Satgas PPT) KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan khusus terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia, guna memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan manusiawi hingga tiba di Indonesia.

Pihak KJRI Johor Bahru menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri tidak hanya sebatas urusan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negara. "Kehadiran negara dalam pelindungan WNI bukan sekadar pemenuhan prosedur administrasi kekonsuleran, tetapi wujud nyata perlindungan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi setiap warga negara di luar negeri," ujar pihak KJRI Johor Bahru.

Di tengah proses deportasi tersebut, persoalan dokumen perjalanan masih menjadi tantangan utama. Sebanyak 117 dari 190 WNI/PMI terpaksa dipulangkan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena tidak lagi memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kondisi itu kembali menyoroti persoalan klasik penempatan PMI nonprosedural yang masih marak terjadi. Banyak pekerja migran berangkat tanpa mekanisme resmi sehingga rentan mengalami masalah hukum, penahanan, hingga deportasi.

KJRI Johor Bahru mengaku terus mempercepat penerbitan dokumen darurat bagi para deportan meski dihadapkan pada berbagai kendala birokrasi dan verifikasi identitas.

Selain memfasilitasi pemulangan, KJRI juga mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya calon PMI, agar menggunakan jalur resmi dan mematuhi ketentuan hukum apabila ingin bekerja di Malaysia.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KJRI Johor Bahru tercatat telah memulangkan sebanyak 2.497 WNI dan PMI ke Indonesia. Angka tersebut menunjukkan tingginya kasus deportasi PMI dari Malaysia yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

KJRI Johor Bahru menyebut keberhasilan pemulangan ribuan WNI itu tidak terlepas dari kerja sama lintas instansi, mulai dari Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), KemenP2MI, BP3MI, P4MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Kekarantinaan Kesehatan, hingga Kepolisian RI.

"Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam setiap proses pemulangan yang aman, tertib, dan penuh martabat. KJRI Johor Bahru akan terus berada di garis depan untuk melindungi setiap anak bangsa yang berjuang mengubah nasib jauh dari rumah," tutup pihak KJRI Johor Bahru.

Editor: Gokli

---