Penyerapan DIPA APBN Kepri Hanya 69,36 Persen

TANJUNGPINANG, batamtoday - Penyerapan dana DIPA APBN 2012 Provinsi masih tergolong kecil, 69,36 persen hingga 31 November 2012, sehingga Gubernur Provinsi Kepri akan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penyerapan DIPA-APBN 2013 pada 373 instansi vertikal dan SKPD di Pemprov maupun kabupaten/kota di Kepri.

Lemahnya penyerapan DIPA di Provinsi Kepri itu, diakui Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan RI, Iskandar.

"Untuk tahun 2012, penyerapan DIPA-APBN 2012 di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dan belum mengalami peningkatan dari tahun lalu, yang mana penyerapan DIPA Provinsi Kepri hingga 31 Nopember 2012 baru mencapai 69,36 Persen, sedangkan sisanya, 31,01 Persen, baru diserap pada Desember 2012," kata Iskandar, Kamis (20/12/2012).

Atas masih rendahnya penyerapan DIPA-APBN dari sejumlah program yang direncanakan, Iskandar mengharapkan adanya perhatian semua pihak agar kegiatan yang telah dianggarkan di APBN untuk Provinsi Kepri dapat dilakukan dengan baik dengan menaati jadwal yang disusun.

"Untuk meningkatkan penyerapan DIPA APBN 2013, kita sudah menyiapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi, meningkatakan kompetensi pengelolaan Satuan Kerja, dengan memperhatikan rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan," ujarnya.

Namun demikiaan, Iskandar juga menekankan adanya peningkatan proses pengawasan internal di instansi dan SKPD, termasuk peningkatan mutu pekerjaan yang dibarengi dengan monitoring pada Satuan Kerja yang penyerapan anggarannya yang masih rendah.

Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, untuk DIPA-APBN 2013 bagi Provinsi Kepri, pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan DIPA hingga dapat dilaporkan secara periodik.

"Luasan provinsi Kepri, dengan 90 persennya merupakan laut, hingga saat ini masih membutuhkan dana pelaksanaan pembangunan di daerah, dan jika DIPA yang dikucurkan pusat juga belum dapat kita laksanakan, tentu hal ini akan sangat disayangkan. Oleh sebab itu, untuk menggesa pelaksanaan DIPA-APBD sesuai dengan waktu dan jadwal yang dibuat, Pemprov Kepri kedepan akan melaksanakan evaluasi dan monitoring," kata Sani.

Pelaksanaan pembangunan di daerah, kata Sani, selain dari APBD tingkat I dan II serta investasi, pengucuran DIPA dari APBN sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi.

"Karena pertumbuhaan ekonomi di daerah didorong dari APBN, APBD I dan II serta investasi, yang disinkronkan  secara bersamaan hingga dapat memperoleh pertumbuhaan ekonomi yang bagus," ujarnya.

Sesuai dengan RPJMD,  pertumbuhaan ekonomi Kepri baru mencapai, 7,7 persen, dan sesuai dengan amanat Presiden, di tahun ketiga kepemimpinan Duo HMS, pertumbuhaan ekonomi diharapkan dapat mencapai 10 persen.

"Harapan kami, dengan diserahkannya DIPA-APBN 2013 ini,aApa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, dapat dikerjakan secara fokus dan  pelaksanaan program kerja dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan penyerapanya akan semakin baik," kata Sani.

Selain itu, laporan pelaksanaan kegiatan, merupakan hal yang mutlak dan sangat penting, diharapkan harus lebih bagus sesuai dengan perencanaan, hingga serapan pelaksanaan DIPA 201 dapat mencapai 100 persen.

"Untuk pelaksanaan progress pelaksanaan DIPA perlu ada laporan tersendiri, hingga dapat dilihat dan dinilai pelaksanaan kegiatanya,". pungkas Sani.