Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Relevan untuk Pengembangan Program KNMP, Kepri Persiapkan 100 Calon Kampung Nelayan Merah Putih
Oleh : Redaksi
Selasa | 19-05-2026 | 17:48 WIB
KNMP-Kepri.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad didampingi Wagub Nyanyang Haris Pratamura dan Sekdaprov Misni memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (18/5/2026). (DISKOMINFO KEPRI)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau dan meminta agar dipersiapkan sedikitnya 100 KNMP sebagai bagian dari Program strategis nasional.

Penilaian Menteri Sakti Wahyu Trenggono itu disampaikan pada saat kunjungan kerja ke Kepri belum lama ini dan kembali disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (18/5/2026).

"Pak Menteri KKP RI meminta Kepri menyiapkan sedikitnya 100 calon Kampung Nelayan Merah Putih, karena beliau menilai program ini sangat potensial dikembangkan di wilayah kepulauan seperti Kepri," kata Gubernur Ansar.

Program KNMP sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau mengingat 98 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

"Program ini sangat cocok untuk meningkatkan standar hidup nelayan di Kepri. Karena itu saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota benar-benar mendukung dan menuntaskan program ini," tegas Ansar.

Ia juga meminta seluruh daerah memastikan kesiapan lokasi pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemerintah daerah, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga jaringan listrik agar proses pembangunan KNMP dapat berjalan optimal pada tahun 2026 ini.

"Saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemda, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga listrik agar pembangunan KNMP tahun 2026 dapat berjalan optimal," tegasnya.

Adapun dalam rapat dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta para wali kota dan bupati se-Kepri yang mengikuti secara virtual melalui Zoom.

Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pesisir Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ridwan Mulyana menyampaikan, saat ini di Kepulauan Riau telah dibangun tiga Kampung Nelayan di Batam dan satu kampung nelayan di Natuna.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program ini," kata Ridwan Mulyana.

Ridwan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai menjadi salah satu program prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

"Terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wagub beserta jajaran atas pembangunan KNMP di Kepri. Semoga ke depan kita bisa terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi," ujarnya.

Ia mengatakan, program KNMP memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Selain mampu meningkatkan pendapatan nelayan, program tersebut juga membuka peluang distribusi hasil tangkapan ke berbagai daerah.

"Program ini sangat bermanfaat bagi nelayan kita. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, KNMP juga akan menyerap banyak tenaga kerja melalui pembangunan fasilitas pendukung di kawasan kampung nelayan," ungkapnya.

Ridwan menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah pusat menargetkan pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan target jangka panjang mencapai 5.000 KNMP pada tahun 2029. Khusus untuk Kepulauan Riau, ia menyebut saat ini terdapat 32 lokasi yang telah dinyatakan clear untuk pembangunan KNMP. Sementara 20 lokasi lainnya masih dalam tahap validasi dan masih berpeluang lolos verifikasi.

"Kami meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lokasi-lokasi tersebut dapat memenuhi kriteria pembangunan KNMP," jelasnya.

Editor: Yudha