TANJUNGPINANG, batamtoday - Pengesahan APBD Tanjungpinang 2013 diprediksi mengalami keterlambatan karena hingga kini pembahasannya masih berlangsung.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Husnizar Hood menyampaikan beberapa hal yang masih dibahas antara lain total APBD asumsi belanja langsung dalam APBD 2013 diproyeksikan sebesar 45 persen ditambah belanja langsung dana hibah dan bantuan menjadi 55 Persen.

Menurutnya beban APBD untuk membiayai belanja pegawai hingga saat ini masih sangat besar. Terlebuh dengan adanya kenaikan gaji pegawai 2013 hingga belanja pegawai tersebut kembali ditambah sekitar 7 persen dari alokasi dana sebelumnya.

Husnizar juga mengingatkan dalam pencapaian target PAD, diharapkan kinerja maksimal dari Wali Kota Tanjungpinang yang baru, kendati memang APBD saat ini yang akan disahkan dan disepakati berdasarkan RPJMD Wali Kota yang lama.

Sementara itu, kendati masih melalui pembahasan melalui sinkronisasi dengan TPAD Kota Tanjungpinang, namun DPRD Tanjungpinang menyepakati KUA-PPAS APBD 2013 Kota Tanjungpinang sebesar Rp 824 miliar lebih.

Hal ini mengalami kenaikan Rp 80,7 miliar dari KUA-PPAS APBD 2013 yang diajukan pemerintah kota sebelumnya, yang hanya Rp 744 miliar lebih.

Adanya kenaikan APBD 2013 Kota Tanjungpinang ini, disebebakan adanya proyeksi kenaikan PAD kota Tanjungpinang pada 2013 yang mencapai Rp 60,7 miliar dari APBD 2012.

Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang Mekwanizar dalam laporan pembahasan KUA-PPAS APBD 2013 sebelum ditandatangani antara unsur pimpinan DPRD dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang mengatakan, dari total APBD 2013 berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati DPRD dan pemerintah, diperkirakan akan mengalami defisit 80 miliar  dengan proyeksi pembayaran bersih Rp 80 miliar lebih.

Adapun belanja yang gambaran dalam KUA-PPAS APBD 2013 terdiri dari sektor pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah disepakati Rp 2,871 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp 57,073 miliar, pendapatan lain-lain yang sah Rp 758 juta lebih, dengan total jumlah PAD mencapai Rp 60,703 miliar.

Sedangkan pada sektor belanja daerah juga mengalami peningkatan dengan total belanja sebesar Rp 80,703 miliar, dimana belanja tidak langsung diperkirakan Rp 13,792 miliar, belanja langsung Rp 66,910 miliar dengan perkiraan defisit sebesar Rp 20 miliar lebih. Sedangkan di sektor pembiayaan dari penerimaan daerah diperikakan sebesar Rp 20 miliar.