Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Terima Buruh Aksi pada May Day, Dasco Janji Tuntaskan UU Ketenagakerjaan Tahun Ini
Oleh : Irawan
Jum\'at | 01-05-2026 | 16:48 WIB
Dasco_Terima_buruhb.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menggelar keterangan pers usai menerima audensi menerima perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Foto: Tangkapan Layar YouTube TVR Parlemen)

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menerima perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam  peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dasco menegaskan komitmen DPR untuk memperce;pat pembentukan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru akan rampung paling lambat pada akhir tahun 2026 ini.

Hal ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membentuk regulasi baru terkakit ketenegakerjaan.

"Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, tadi juga Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," ujar Dasco ketika menerima audiensi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam kesempatan ini, Dasco didampingi pimpinan Komisi III DPR dan Komisi IX DPR, serta Anggota DPR. Mereka adalah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari dan Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni.

Dasco mengatakan, penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, khususnya kalangan buruh.

Maka dari itu, DPR RI mendorong agar organisasi buruh bersama pengusaha dapat terlebih dahulu merumuskan substansi yang matang sebelum dibahas di parlemen.

"Lambat atau cepat dari Undang-Undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian," katanya.

Ia berharap organisasi-organisasi buruh dan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) duduk bersama untuk merumuskan hal-hal yang dibahas di UU tersebut.

"Nanti kalau di situ kemudian sudah matang baru kemudian dibawa ke DPR nanti kita kemudian akan bahas bersama," terang Dasco, Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam. 

Baginya, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif sekaligus meminimalisir potensi sengketa hukum dikemudian hari.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menilai, pelibatan aktif buruh sejak tahap awal menjadi kunci agar Undang-Undang yang dihasilkan tidak kembali digugat ke MK.

"Soalnya, kita bukan merevisi Undang-Undang yang lama. Tapi Amanat putusan MK adalah kita harus membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru," ungkapnya.

Menurut dia, pada prinsipnya pemerintah juga sudah meminta, bahwa UU Ketenagakerjan harus selesai paling lambat akhir tahun ini.

"Nah itu tadi supaya kemudian Undang-Undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK yang monggo ini teman-teman buruh yang 'masak' nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini," tegasnya.

"Dan itu timnya itu full akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ," sambung Dasco.

Dasco menegaskan, bahwa DPR RI menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh kelompok buruh dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. 

Pihaknya juga akan melanjutkan proses tindak lanjut terhadap isu-isu yang sebelumnya telah dibahas, sebagai bagian dari kesinambungan fungsi legislasi dan pengawasan. 

DPR, lanjutnya, telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Dasco pun turut mengimbau agar aksi buruh dalam peringatan May Day dapat berjalan tertib dan kondusif.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan respons atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih memprihatinkan. 

"Kami ingin menyuarakan langsung aspirasi dari kawan-kawan di tingkat akar rumput, dari sektor industri, perkebunan, pertambangan, hingga tenaga kesehatan dan pendidik," ujar perwakilan buruh.

Dari pihak buruh, hadir Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari berbagai organisasi, antara lain Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.

Selain itu, turut bergabung KPBI, elemen petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.

Dalam aksi Mayday 2026 ini, ribuan massa memadati depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, menyebabkan kemacetan parah. Massa terlihat berdatangan sejak pagi hingga siang hari dari berbagai daerah di Indonesia.

Para buruh memenuhi semua arteri Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi. Mereka berjalan kaki dari arah Gerbang Pemuda hingga menutup jalanan.

Mereka berjalan kaki sambil membawa berbagai bendera elemen buruh. Para buruh tampak mengenakan pakaian serba merah.

Imbasnya, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tak bisa dilintasi kendaraan. Kendaraan hanya bisa melintasi Jalan Tol Dalam Kota dari arah Semanggi menuju Slipi.

Perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasinya dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara. Mereka melakukan orasi secara bergantian.

Aliansi buruh mengusung sejumlah tuntutan utama, mulai dari pembentukan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, reformasi sistem pengupahan nasional, hingga evaluasi menyeluruh terhadap praktik outsourcing dan fleksibilitas kerja.

Mereka menilai, tanpa pelibatan aktif serikat buruh, substansi regulasi tidak akan menjawab persoalan riil di lapangan dan berpotensi kembali memicu gelombang demonstrasi maupun gugatan hukum.

Selain itu, buruh menyoroti disparitas upah antar daerah yang masih tinggi serta meningkatnya jumlah pekerja tidak tetap yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak pekerja.

Aliansi juga menekankan pentingnya jaminan kepastian kerja, perlindungan terhadap kebebasan berserikat, serta perhatian khusus bagi pekerja sektor informal dan berbasis platform digital.

Aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara.

 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung mengimbau masyarakat atau pengguna jalan untuk mencari jalan alternatif imbas aksi demo buruh dalam rangka peringatan hari buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar menghindari kawasan DPR/MPR RI untuk sementara waktu dan mengikuti arahan petugas di lapangan," kata dalam keterangannya.

Reynold juga meminta pengendara untuk tetap tertib dan mematuhi rambu serta petunjuk petugas demi kelancaran bersama.

"Gunakan jalur alternatif yang telah disiapkan dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara," ujarnya.

Sejauh ini, kepolisian telah menutup Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR yang mengarah ke Slipi.

Imbas penutupan jalan ini, kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan melalui jalur alternatif seperti Jalan Asia Afrika atau Jalan Gerbang Pemuda.

Sementara kendaraan yang akan menuju kawasan Senayan disarankan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan.

Buntut penutupan sementara itu, pengguna jalan tol yang menuju kawasan Senayan, diimbau menggunakan akses keluar alternatif melalui Gerbang Tol Tomang, Tanjung Duren atau akses terdekat lainnya sesuai kondisi lalu lintas di lapangan.

Diketahui, sebanyak 6.678 personel disiapkan untuk mengamankan aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Buruh (May Day) di depan gedung DPR/MPR RI. Massa yang akan mengikuti aksi diperkirakan mencapai 5.000 orang.

Personel tersebut terdiri atas kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Dengan perincian 4.633 anggota kepolisian, 1.050 personel TNI, 95 dari Pemprov DKI, 400 petugas pengamanan dalam (Pamdal), serta 500 anggota Sabuk Kamtibmas.

Editor: Surya