OJK Kepri Gandeng DPK Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kepri untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Kolaborasi ini dibahas dalam audiensi di Kantor DPK Kepri, Jumat (24/4/2026), dengan fokus pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat edukasi keuangan bagi masyarakat.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, mengatakan sinergi lintas sektor ini penting untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sementara inklusi keuangan 80,51 persen. Menurut Sinar, capaian tersebut perlu diperkuat melalui edukasi berkelanjutan di daerah.

"Kami mendorong perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga pusat edukasi keuangan. Masyarakat harus semakin cermat dalam mengambil keputusan, termasuk mewaspadai pinjaman online ilegal," ujarnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Sinar, OJK Kepri menyerahkan paket buku literasi keuangan berisi panduan pengelolaan keuangan, pemahaman produk jasa keuangan, serta edukasi kewaspadaan terhadap penipuan. Buku tersebut akan ditempatkan sebagai pojok literasi keuangan di Perpustakaan Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi.

Selain itu, OJK dan DPK juga merencanakan pelatihan Training of Trainers (ToT) bagi pustakawan dan mitra. "Program ini diharapkan mendorong pustakawan menjadi penggerak literasi keuangan dan sumber informasi terpercaya bagi masyarakat," sebutnya.

Kepala DPK Kepri, Moh. Bisri, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyatakan pihaknya siap mengintegrasikan literasi keuangan dalam berbagai program perpustakaan, termasuk edukasi keluarga.

OJK berharap kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem literasi keuangan di Kepri, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan risiko produk keuangan serta terhindar dari praktik ilegal.

"Kami himbau masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang berizin dan memastikan informasi berasal dari sumber resmi," katanya.

Editor: Yudha

---