Investasi RI Tumbuh 7,22 Persen di Triwulan I-2026, Pemerintah Perkuat Reformasi Perizinan dan KBLI 2025

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat reformasi struktural guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Langkah tersebut ditempuh melalui penyempurnaan kebijakan serta sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global. "Di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga solid. Momentum pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 didukung oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja negara melalui realisasi stimulus yang mencapai Rp 809 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (23/4/2026).

Ia mengungkapkan realisasi investasi pada Triwulan I-2026 mencapai Rp 498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui target yang ditetapkan. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat signifikan menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Capaian ini menunjukkan kontribusi nyata investasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi, termasuk peningkatan investasi di luar Pulau Jawa," jelasnya.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen guna menjaga stabilitas nilai tukar di tengah volatilitas global. Sementara itu, indeks PMI Manufaktur Maret 2026 berada di level 50,1 atau masih dalam fase ekspansif, dengan rata-rata Triwulan I tetap di atas angka 50 dan kompetitif di kawasan ASEAN.

Kinerja eksternal juga menunjukkan tren positif dengan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut serta cadangan devisa mencapai USD 148,2 miliar. Di sisi fiskal, defisit APBN hingga Maret 2026 tercatat rendah di angka 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk menjaga momentum tersebut, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini bertugas memastikan kebijakan yang diambil mampu mengatasi hambatan investasi (debottlenecking) dan meningkatkan kemudahan berusaha.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem perizinan berusaha. Penyesuaian KBLI ini ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi baru, termasuk sektor digital, kecerdasan artifisial, mitigasi perubahan iklim, serta inovasi di sektor jasa keuangan seperti bullion bank.

"Untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, kami mengumumkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS sebagai panduan teknis penerapan penyesuaian KBLI tanpa merugikan pelaku usaha," kata Airlangga.

Ia menjelaskan terdapat dua mekanisme utama dalam implementasi KBLI 2025, yakni penyesuaian otomatis melalui integrasi sistem antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission (OSS), serta penyesuaian mandiri oleh pelaku usaha apabila terjadi perubahan anggaran dasar.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Editor: Gokli

---