Hadapi Ketidakpastian Global, Indonesia Perkuat Ketahanan Energi dan Dorong Aksesi OECD

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat strategi ketahanan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok energi dan pangan, serta percepatan transformasi digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi global saat ini menuntut kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif. Diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan," ujar Airlangga dalam seminar National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4/2026).

Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah melakukan diversifikasi pasokan dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah negara, seperti Nigeria dan Gabon. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada kawasan tertentu sekaligus memastikan keamanan pasokan energi nasional.

Di sektor hilir, pemerintah juga mengoptimalkan produksi domestik serta mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, termasuk peningkatan mandatori biodiesel. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan bauran energi dinilai mampu menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi pasar global.

Selain energi, penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk. Pemerintah mengendalikan harga gas untuk produksi pupuk serta meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Indonesia bahkan mencatat surplus pada beberapa jenis pupuk dan mulai memenuhi kebutuhan ekspor ke sejumlah negara.

Pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Upaya tersebut didukung oleh penguatan konsumsi domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi, seperti industri semikonduktor dan transformasi digital.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga mendorong aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan, daya saing, serta kepercayaan investor melalui penyelarasan dengan standar internasional.

"Aksesi OECD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif serta berkelanjutan," jelas Airlangga.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap peninjauan teknis setelah penyerahan memorandum awal. Tahap ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pelibatan sektor swasta guna memastikan reformasi berjalan efektif dan aplikatif.

Dalam proses tersebut, pemerintah juga menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk memastikan aspirasi dunia usaha terakomodasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang implementatif serta mendukung iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, pemerintah turut mengapresiasi dukungan Britania Raya melalui program Growth Gateway yang membantu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sektor publik, serta keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Editor: Gokli

---