Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hinterland Banyak Kekurangan Guru karena Tidak Adanya Pemerataan
Oleh : ron/dd
Selasa | 18-12-2012 | 13:10 WIB
UPS.gif Honda-Batam
Udin P. Sihaloho, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam.

BATAM, batamtoday - Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengakui bahwa sekolah di kawasan hinterland masih banyak kekurangan guru, terutama guru bidang studi. Hal tersebut karena tidak adanya pemerataan penempatan guru yang di hinterland maupun mainland.

Kepada wartawan Muslim menjelaskan dengan jumlah tenaga pengajar saat ini, Batam tidak kekurangan guru. Hanya, pemerataan terhadap penempatan guru saat ini tidak sesuai.

"Saat ini banyak guru yang tidak mau ditempatkan untuk mengajar di pulau. Akibatnya, terjadi penumpukan guru-guru di satu sekolah mainland," terang Muslim.

Saat ini Kota Batam memiliki 3.705 guru dengan rincian 2.000 an guru PNS dan 1.705 tenaga guru honor dari tingkat TK sampai SMA sederajat. Dengan jumlah tersebut, Batam tidak kekurangan guru, namun kendalanya banyak yang tidak ingin ditempatkan di.luar Pulau Batam.

"Alasan keluarga menjadi hal pertama dalam hal penempatan tersebut. Sehingga kita memberikan toleransi," katanya.

Sementara, anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menanggapi hal tersebut tidak menampik faktor keluarga menjadi alasan guru enggan ditempatkan ke pulau sehingga diperlukan toleransi. Akan tetapi Dinas Pendidikan tidak boleh tinggal diam dan harus tegas guna mengatur penempatan guru di hinterland dengan adil, jangan sampai terjadi pilih kasih.

"Misalnya guru baru, dua atau tiga tahun pertama harus mengabdi di pulau dan itu semua guru wajib, tidak terkecuali. Jadi merata semua dapat penempatan di hinterland," jelas Udin.

Hal yang perlu juga diperhatikan yakni insentif guru yang ada di hinterland harus lebih besar dibandingkan guru di mainland, termasuk sarana dan prasarananya sehingga guru di hinterland tidak ketinggalan informasi.

"Insentif guru dipulai harus beda. Ini kan tidak, banyak surat-surat sakti agar mereka pindah. Dan diduga ada juga yang membayar ke oknum Disdik agar pindah. Kalau memang mau, harus adil, jangan ada faktor nepotisme," tegas Udin.