ANAMBAS, batamtoday - Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan RAPBD 2013 sebesar Rp 1,208 triliun pada sidang paripurna, Jumat(14/12/2012) malam.

Fraksi Bersatu Memperjuangkan Amanat Rakyat (BMAR) dalam pandangannya yang disampaikan oleh juru bicara fraksi, Saripan mengatakan, dalam pelaksanaan APBD 2013 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

"Dalam pelaksanaan APBD 2013 harus ada kesinkronan dengan RPJMD Pemkab Anambas, dimana pembangunan harus sesuai dengan hasil musayawarah pembangunan (Musrenbang) desa, kecamatan dan kabupaten yang setiap tahun digelar,"katanya.

Fraksi BMAR menyetujui RAPBD 2013 dengan catatan, menilai positif adanya pergeseran anggaran disetiap dinas, fokus dalam pembangunan, mengatur pegawai tidak tetap dengan sistem satu pintu agar tidak ada kecemburuan antar dinas,lebih fokus dalam perencanaan dan mengevaluasi subsidi transportasi baik transportasi udara maupun transportasi laut.

"Selama ini banyak keluhan masyarakat atas ketidakpastian jadwal ferry dan pesawat sering delay kalau masalah cuaca mungkin dapat dimaklumi tapi tidak selamanya gara-gara cuaca. Transportasi laut ferry juga sering tidak tepat sehingga merugikan masyarakat padahal mereka sudah disubsidi," katanya.

Selain itu Saripan juga menambahkan, perlunya menangani permasalahan bahan bakar bersubsidi dengan profesional agar tidak ada kelangkaan dan menjadi gejolak di tengah masyarakat.

"Pemkab Anambas perlu mengevaluasi kinerja pokja dalam melaksanakan pelelangan karena akan menghambat jalannya pembangunan, selain itu Pemkab Anambas juga perlu memperhatikan beberapa desa hingga saat ini belum memiliki penerangan atau listrik desa, seperti di Desa Mubur, Pian Pasir dan desa lainnya," ungkap Saripan.

Sementara Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Plus dalam menyampaikan pandangan fraksinya yang dibacakan oleh Saidus mengatakan, perlunya peningkatan ekonomi kerakyatan disektor koperasi dan UKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu PBB Plus juga meminta agar pembangunan infrastruktur khususnya Dinas PU agar menyelesaikan target pembangunan sesuai dengan jadwal. Sementara untuk prioritas pendidikan juga perlu dilaksankan sesuai dengan masterplan pendidikan dan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan.

Peningkatan telekomunikasi agar masyarakat tidak mengeluhkan jaringan telekomunikasi. Serta perlunya Dinas Pariwisata menggali potensi pariwisata agar menjadi ikon bagi Kepri mapun secara nasional.

Sementara pandangan fraksi Demokrat Karya Nurani Bangsa(DKNB) yang dbacakan oleh Arcok Baso mengatakan, pemkab Anambas agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal. Perlunya pelaporan keuangan dengan baaik lagi agar kedepan Pemkab Anambas dalam hasil Badan Pemeriksa Keuangan mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fraksi DKNB juga mengkritisi lambannya pelayanan kesehatan khusunya pasien rujukan, kurangnya pengawasan dalam pekerjaan proyek sehingga kurangnya mutu pekerjaan. Pihaknya juga mengkritik pencairan keuangan berbelit sehingga merugikan beberapa pengguna jasa dalam melaksanakan pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin mengatakan, secara lisan akan ditanggapi dan akan disusul secara tertulis sesuain dengan aturan. Bupati mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada DPRD karena usulan RAPBD 2013 sebagian sudah diterima dan pihaknya menyimpulkan jika penggunaan belanja publik masih berpihak kepada masyarakat.

"Sesuai dengan program pemerintah kepentingan publik masih diutamakan karena belanja publik 65 persen sementara belanja langsung 35 persen sehingga bisa dikatakan ketentuan penggunaan APBD masih sehat," katanya.

Mukhtaruddin juga berjanji akan mengevaluasi biaya perjalanan dinas SKPD, tidak tertutup kemungkinan akan dikurangi hingga beberapa persen demi pembangunan Anambas. Sementara untuk pegwai tidak tetap (PTT) masih merupakan wewenang dari setiap SKPD namun dalam pelaksanaanya tetap satu pintu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"PTT tidak bisa dirrekrut pada pertengahan anggaran karena anggarannya sudah disusun awal tahun. Sementara untuk pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan namun secara bertahap karena perlu biaya yang besar," katanya.

Untuk subsidi transportasi, kata Mukhtaruddin akan tetap dimonitor dengan baik karena selama ini jika ada penerbanghan delay bukan karena tanpa alasan namun umumnya terjadi karena faktor cuaca.

"Kita juga sudah menyiapkan tenaga untuk membantu pemandu di bandara sehingga kedepan akan berjalan lebih baik lagi. Saat ini kita juga telah membuat pemandu lampu sehingga pesawat nantinya sudah bisa mendarat hingga malam hari," katanya.

Sementara transportasi laut akan tetap dievaluasi keberangkatannya agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat. "Nanti kita akan tentukan apakah ferry berangkat 3 kali dalam seminggu atau cukup dua kali saja, nanti akan kita lihat bagaimana kapasitas penumpangnya kalau memungkinkan kita akan targetkan tiga kali dalam seminggu," katanya.

Untuk BBM subsidi, Pemkab Anambas sudah pisah dari kuota Natuna dan tahun ini sudah mendapat jatah 700 ton perbulan namun tetap akan dievaluasi karena pertambahan jumlah penduduk dan pertambahan kendaraan bermotor baik di darat maupun di laut.

"Untuk ULP-LPSE memang ada beberapa kendala namun sebagai daerah yang pertama sekali menggunakan ULP-LPSE Anambas sudah termasuk salah satu daserah terbaik. Kedepan akan disempurnakan lagi agar pelelangan berjalan lancar dan transparan," kata Mukhtaruddin.

Menyikap pengadaan listrik desa, Mukhtaruddin juga berjanji akan memenuhi kebutuhan listrik desa namun dalam pelaksanaannya harus bertahap karena biaya yang sangat besar.

"Untuk pengadaan listrik desa akan kita buat secara bertahap dan dalam tahun ini saja beberapa desa sudah dapat menikmati listrik dan kedepan akan kita bangun lagi untuk desa yang belum mendapat listrik tapi tetap bertahap karena jika sekaligus biaya tidak cukup. Tahun depan kita juga telah melakukan Mou dengan PLN di tiga wilayah, Palmatak, Jemaja dan Siantan akan dipegang oleh PLN sementara daerah lainnya akan kita buat secara bertahap," kata Mukhtaruddin.

Untuk jaringan telekomunikasi Pemkab Anambas tahun ini sudah berhasil memperoleh 2 unit mobil internet dan dalam waktu dekat akan ada penambahan satu unit lagi.

"Tahun ini kita dapat bantuan 2 unit mobil internet dari Kementerian Kominfo dan kita minta penambahan satu unit lagi jadi kita dapat tiga unit. Penggunaannya akan kita tempatkan di Jemaja, Palmatak dan Siantan karena ketiga pulau ini yang memiliki jumlah penduduk terbanyak," ujar Mukhtaruddin.