Ancaman Krisis Pangan Global, Mentan Dorong Kemandirian dan Perkuat Produksi Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan potensi lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut pada 2026 akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan tingginya harga energi global. Diperkirakan, hampir 45 juta orang tambahan dapat terdampak kondisi rawan pangan jika situasi memburuk.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional sebagai langkah strategis menghadapi ancaman global. "Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu, setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain," ujar Amran, Minggu (22/03/2026).

Ia menjelaskan, konflik geopolitik, lonjakan harga energi, serta gangguan rantai pasok global berpotensi memicu inflasi pangan, sebagaimana terjadi pada masa perang Rusia-Ukraina pada 2022. Negara yang bergantung pada impor pangan disebut paling rentan terhadap gejolak harga dan keterbatasan pasokan.

"Kalau terjadi krisis global, yang paling aman adalah negara yang mampu memproduksi pangannya sendiri. Karena itu, kita harus memperkuat produksi dalam negeri," katanya.

Di tengah tekanan global, Amran menilai Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan. "Kita harus optimistis. Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Jika dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, bahkan kita bisa menjadi lumbung pangan dunia," tegasnya.

Pemerintah menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks tanam. Sementara itu, ekstensifikasi ditempuh melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.

"Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tingkatkan produktivitas sekaligus membuka lahan baru agar produksi meningkat signifikan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 peraturan presiden serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat. "Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan berjalan. Karena itu, kami pangkas aturan yang menghambat agar produksi bisa meningkat lebih cepat," jelas Amran.

Reformasi juga dilakukan pada tata kelola pupuk dengan memangkas rantai distribusi sehingga penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran. Kebijakan ini disebut mampu menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen serta meningkatkan volume distribusi tanpa tambahan anggaran negara.

Di sisi lain, modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, menekan biaya produksi hingga 50 persen, serta mempercepat proses tanam dan panen. "Modernisasi pertanian membuat biaya turun, panen lebih cepat, dan kesejahteraan petani meningkat. Ini yang terus kami dorong," katanya.

Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, didukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram.

"Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Produksi pasti meningkat, dan itu kunci swasembada," tegasnya.

Produksi beras nasional saat ini mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara cadangan beras pemerintah telah melampaui 4 juta ton, menunjukkan ketahanan pangan nasional yang semakin kuat.

"Stok kita kuat, produksi naik, cadangan aman. Ini menandakan program berada di jalur yang benar," ujarnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan kawasan pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa, khususnya di Kalimantan, dengan dukungan sistem irigasi modern. "Kita siapkan lumbung pangan baru untuk memastikan produksi terus meningkat di masa depan," kata Amran.

Ia menegaskan, kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, serta penguatan kebijakan produksi dan harga menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. "Kita tidak perlu takut krisis pangan global. Ini justru momentum bagi Indonesia untuk mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia," pungkasnya.

Editor: Gokli

---