KAMMI Desak DPRD Kepri Bentuk Pansus Dompak

KAMMI Desak DPRD Kepri Bentuk Pansus Dompak

Oleh : ah/dd

Sabtu | 15-12-2012 | 12:03 WIB

Ketua Umum PD KAMMI Kepri, Raja Dachroni.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Lambannya pembangunan pusat pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Pulau Dompak mendapat perhatian serius dari Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepri.

Apalagi pembangunan jembatan 1 Dompak, yang saat ini mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Kepri. Bahkan, pendanaan proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Bintan dengan Pulau Dompak itu besar kemungkinan tidak dimasukkan dalam APBD 2013.

Menanggapi dugaan korupsi yang terjadi di jembatan 1 Dompak ini, sebagaimana sebelumnya dilontarkan sejumlah ketua fraksi di DPRD Kepri, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepri mendesak DPRD untuk segera membentuk Pansus Dompak agar bisa mengawasi jalannya proses pembangunan yang tak kunjung selesai.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Umum PD KAMMI Kepri, Ramli Muasmara, masalah Dompak yang kompleks harus mendapat pengawasan yang terkonsep dari DPRD. Maka itu perlu dibentuk pansus untuk menyelesaikan masalah Dompak.

"Sebenarnya masalah Dompak itu sangat kompleks, bukan hanya masalah jembatan. Jadi kita meminta DPRD Kepri membentuk Pansus Dompak untuk menggesa percepatan pembangunan Dompak," kata Ramli Muasmara kepada batamtoday, Sabtu (15/12/2012).

Ramli mengungkapkan, lambatnya pembangunan di Dompak sangat merugikan masyarakat. Pulau Dompak dibangun sejak 2007 dengan dana tahun jamak dari APBD Kepri sebesar Rp 1,3 triliun lebih, melingkupi kantor DPRD, Universitas Raja Ali Haji, jalan dan jembatan yang menghubungkan dengan Kota Tanjungpinang.

"Lambannya pembangunan di Dompak, jelas sangat membebani APBD Pemprov Kepri. Bayangkan saja, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan pemprov untuk menyewa gedung untuk instansinya yang seharusnya berkantor di Dompak. Kalau proses pengerjaannya lambat, bisa-bisa biaya sewanya jika dikumpulkan dari awal bisa digunakan untuk membeli ruko," ungkap Ramli.

Ketua Umum PD KAMMI Kepri, Raja Dachroni menambahkan, Pansus Dompak adalah bagian dari ikhtiar dan itikad baik DPRD Kepri untuk menangani masalah Dompak, yang selama ini dinilainya masih setengah-setengah.

"Kita berharap, DPRD bisa optimal dalam mengawasi pembangunan di Dompak, dan tidak setengah-setengah. Kan cukup banyak staf ahli di DPRD, itu bisa diberdayakan untuk mengkaji masalah ini secara tuntas," kata mahasiswa pascasarjana llmu politik Universitas Riau ini.