Sering Minta Mundur Anas

JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memecat Ruhul Sitompul dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Bukan hanya itu, Ruhut juga nyaris dikeroyok dan langsung diusir dari arena Silatnas Partai Demokrat di Sentul, Bogor karena berulang kali meminta Anas mundur yang kerap dituding terlibat berbagai kasus korupsi.

Paska pengusiran Ruhut itu, Anas langsung menggelar pertemuan tertutup dengan DPD-DPD yang hadir di Silatnas tersebut. Hasilnya sebanyak delapan DPD meminta Ruhut Sitompul, yang akrab dipanggil Poltak dipecat dari Partai Demokrat. Ruhut dinilai telah menjelekkan nama baik Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum  dan merugikan nama baik partai.

Selanjutnya, posisi Ruhut sebgai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat digantikan komedian Nurul Qomar, Anggota DPR yang duduk di Komisi XI. DPP Demokrat sendiri mengaku akan menyiapkan posisi yang pas untuk Ruhut.

Ruhut meminta Anas segera mundur sejak mencuatnya kasus Hambalang dan Wisma Atlet. Bahkan ketika Sekretatris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menpora, Andi Malarangeng ditetapkan tersangka dalam kasus Hambalang, desakan terhadap mundur terhadap Anas makin kencang. Ruhut menilai Anas hanya akan membenani Demokrat, apabila tidak mundur.

"Kalau Anas nggak mundur, Demokrat pasti kalah. Lihat saja, dia saat ini sedang menggali lubangnya sendiri," kata Ruhut di Jakarta, Jumat (15/12/2012).

Menurut Ruhut, sanksi sosial yang akan diterima partai Demokrat akan lebih buruk dampaknya daripada sanksi hukum. "Kalau sanksi hukum bisa selesai. Tapi kalau hukum sosial, sampai berapa keturunan itu akan kena terus menimpa yang bersangkutan. nanti dibilang, itu kakek kau koruptor. Sampe cucu-cucunya juga akan menanggung," katanya terus mengingatkan Anas Urbaningrum.

Sedangkan Wakil Sekjen DPP PD Saan Mustofa menegaskan, bahwa pemecatan Ruhut Sitompul sudah sejak bulan September. Sementara ini pengganti posisi Ruhut di DPP PD adalah Komar.

"Sejak September ketika daftar ke KPU salah satu syarat kepengurusan. Bahwa ada penyegaran dan rotasi pak Ruhut diganti oleh Komar. Dia (Ruhut) sebagai anggota biasa," kata orang dekat Anas ini.

Pemecatan terhadap Ruhut, kata Saan, sudah dilakukan sejak September ketika PD mendaftar ke KPU sebagai calon peserta Pemilu 2014. Ada beberapa posisi lain yang kosong pada saat itu. "Bendahara umum kosong, ada wakil sekjen kosong dan departemen kosong. Itu kita lengkapi semua sebagai pesyaratan KPU, jadi itu bukan tiba-tiba," tambah Saan lagi.

Proses rotasi Ruhut, lanjutnya, memang tidak menggunakan Surat Keputusan sebagaimana halnya rotasi terhadap Andi Nurpati, Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi digantikan I Gede Pasek Suardika, Ketua Komisi III DPR.

"Proses rotasi memang tidak menggunakan SK.(Misalnya)Bu Andi Nurpati diganti divisi eksternal internal dan Bu Nurhayati jadi wasekjen dan posisi Bu Andi Nurpati diganti Bang Pasek," jelasnya.

Saan membantah pencopotan Ruhut terkait 'nyanyiannya' tentang Anas. "Kalau memang ada, sudah dari dulu-dulu itu. Saya menolak anggapan bahwa partainya kini terpecah, karena rotasi itu untuk menyolidkan partai dan dalam rangka memaksimalkan kinerja semua pengurus," ungkapnya

Namun, Ruhut yakin pemecatan dirinya atas desakan orang dekat Ketua Umum Anas Urbaningrum, yang tidak senang terhadap dirinya.

"Itu pasti karena Anas itu dikipasin badut-badutnya itu. Anas ini melakukan blunder dengan mencopot saya dari posisi elite PD. Padahal, hanya saya yang selama ini benar-benar memperjuangkan kepentingan Demokrat. Jadi, kalau saya yang menilai, pencopotan ini malah makin kelihatan kalau dia bersalah," kata Ruhut kecewa.

Diam-diam
Pemecatan terhadap Ruhut, rupanya banyak tidak diketahui oleh pengurus DPP Demokrat lainnya. Jabatan selevel wakil ketua umum saja, tidak mengetahui dan tidak diajak membahas pemecatan terhadap Ruhut Sitompul sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi.

"Saya tak tahu kalau ada keputusan itu. Saya baca memang ada ribut-ribut di koran, saya belum tahu," kata Max Sopacua, Wakil Ketua Umum Demokrat.

Meski tidak diberitahu dan diajak mengambil keputusan pemecatan terhadap Ruhut, Max meminta agar masalah ini  tidak usah diributkan, karena akan merusak tatanan PD sendiri.

"Itu tak perlu ribut-ribut yang nggak perlu. Itu merusak tatanan kita. Ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita harus menciptakan hubugan indah antara kader dan DPP. Perlu persetujuan atau tidak kita harus selesaikan dengan baik. Apapun pergeserannya harus sesuai norma-norma dan peraturan," ungkap Max.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi yang baru Nurul Qomar mengatakan, DPP Demokrat telah menyiapkan jabatan baru bagi Ruhut. "Saya yakin DPP sudah menyiapkan yang lebih baik untuk beliau (Ruhut Sitompul, mungkin pak Ruhut belum tahu saja," kata Qomar.

Qomar meyakini, keputusan DPP Demokrat ini tidak akan membuat Ruhut menjadi berbalik menyerang. Pasalnya Ruhut bukan tipikal politikus yang arogan jika posisinya dicopot. "Bukan Ruhut Sitompul kalau seperti itu. Beliau punya karakter yang spesifik. Beliau loyal terhadap pimpinan dan organisasi," katanya.

Dia menilai, keputusan DPP Partai Demokrat untuk mencopot Ruhut dari kepengurusan DPP sudah berdasarkan pertimbangan yang matang dengan pertimbangan tugas Ruhut yang berat di Komisi III DPR.

"Posisi beliau memang sangat amat menyita waktu dan pikiran dan tugas di Komisi III butuh sangat serius. Saya melihat Partai Demokrat lebih mengonsentrasikan pak Ruhut di Komisi III karena banyak hal yang masih harus dihadapi di Komisi III DPR," tandasnya.