Kondisi Perpolitikan 2013 Diprediksi Makin Panas

DPR Tak Mungkin akan Bersepakat dengan MPR dan DPD Jatuhkan SBY

JAKARTA, batamtoday - Meski dinamika politik hukum terus memanas  di akhir 2012  dan menjelang 2013 sampai 2014 nanti, namun tidak mungkin MPR, DPR dan DPD akan sepakat untuk menjatuhkan atau meng-impeachment Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum selesai masa jabatannya berakhir

Berbagai kasus korupsi seperti  skandal Bank Century, Hambalang, Wisma Atlet Palembang, kongkalikong BUMN-DPR dan lain-lain, juga tidak indikas keterlibatan SBY yang akan mengarahkan pelengseran dari jabatannya sebegari Presiden RI.

“Hiruk pikuk dan hingar-bingar politik dan kasus hukum yang terus memanas sampai 2014 nanti, tak mungkin akan bisa menjatuhkan Presiden SBY. Apalagi sudah jelas pimpinan MPR RI Taufik Kiemas, DPR RI Marzuki Alie dan DPD RI Irman Gusman. Ditambah lagi setgab koalisi. Jadi, tak ada isyarat politik untuk penjatuhan Pak SBY itu,” tandas M. Qodari (Indobarometer) dalam diskusi ‘Refleksi Akhir Tahun 2012” bersama Sabam Sirait (senior PDIP), Permadi (Gerindra), dan Hayono Isman (Demokrat) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Dengan demikian lanjut Qodari, tidak mungkin menjatuhkan presiden melalui MPR, DPR, dan DPD RI. Kecuali ada gerakan rakyat yang massif, besar, dan dipicu oleh hal-hal fundamental seperti kenaikan BBM.

“Tahun 2012 ini memang tahun politik dan hukum di mana Presiden SBY telah menekan lebih dari 174 pejabat daerah yang tersangkut korupsi. Ini menunjukkan kepemimpinan SBY yang keluar cukup kuat, hanya saja banyak kader Demokrat juga terjerat korupsi dalam kasus wisma atlet, Hambalang, dan pemerintahannya dikait-kaitkan dengan skandal century,” ujarnya.

Karena itu, kata Qodari, reshuffle kabinet akan sulit dilakukan oleh SBY, karena akan menimbulkan gejolak baru di internal koalisi, dan ini akan mempelrlemah kinerja pemerintah. Namun, dia mengakui akan ada kejutan-kejutan politik dan hukum di pemerintahan SBY-Boediono ini. Seperti dilakukan mantan bendahara umum Demokrat M. Nazaruddin, yang berdampak politis besar pada Demokrat dan kader Demokrat.

Menurut Hayono, di akhir jabatannya sebagai presiden, SBY akan menghadirkan pemerintahannya yang sejuk, tidak terganggu dengan hingar-bingar politik menjelang 2014, fokus menjalankan kinerja pemerintah dan tentu untuk kepentingan negara yang lebih besar.

“Pak SBY juga akan menghadirkan kabinet yang solid dan sejuk, berjuang untuk demokrasi dan meski panas tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus untuk mengantarkan suksesnya pemilu 2014,” tambah mantan Menpora di era Orde Baru ini.

Khusus dalam pemilu 2014 tersebut Hayono yakin jika Pak SBY dan Demokrat siap kalah dan siap juga menang, meski berat karena Demokrat mendapat prahara korupsi, yang melibatkan kadernya. Karena itu pula, Demokrat belum bisa menetapkan capres maupun cawapres sekarang.

 “Kita tunggu hasil pemilu legislatif dan dinamika politik yang berkembang. Jadi, belum ada nama-nama yang digadang-gadang Demokrat sebagai capres,” ujar Hayono.

Sedangkan Sabam Sirait mengatakan, untuk membentuk pemerintahan yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya tidak perlu lagi mengakomodir kekuatan partai di koalisi.

“Presiden SBY bisa menentukan sendiri siapa pembantunya, dan tidak tergantung parpol. Konstitusi kita juga menegaskan seperti itu di mana Presiden yang berwenang membentuk kabinet. Kalau tidak, ya seperti sekarang ini, dimana presiden tersandera oleh parpol, juga di DPR RI,” tegas Sabam.

Namun Permadi melihat kondisi politik dan hukum di 2012 ini sebagai isyarat awal yang buruk untuk tahun 2013 dan 2014. Korupsi terjadi di hampir semua institusi pemerintah dan DPR RI, konflik horisontal dibiarkan mengambang, bahkan Presiden SBY membiarkan kadernya di Demokrat meski sudah jelas terseret kasus Hambalang, Wisma atlet, dan kekuasaannya diseret-seret dalam skandal century dan sebagainya.

“Kalau kondisi politik terus seperti ini, maka tidak mustahil SBY akan berhenti atau diberhentikan,” ungkap mantan politisi PDIP ini.

Jika dinamika politik dan hukum terus memburuk di tahun 2013 nanti,  lanjut Permadi, maka mahasiswa dan rakyat sudah  mulai bergerak dengan satu tuntutan, yaitu SBY-Boediono mundur.

“Sekarang ini mahasiswa dan rakyat di daerah sudah mulai membuat gerakan dengan satu tuntutan SBY-Boediono mundur. Kalau ada peluang  politik, mereka akan segera bergerak ke Jakarta,” pungkasnya.

---