Pelantikan POGI Kepri 2025-2028, Fokus Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Wilayah Kepulauan

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepengurusan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Kepulauan Riau periode 2025-2028 resmi dilantik di Ballroom Wydam, Panbil, Batam, Selasa (17/2/2026).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum POGI Pusat, Prof Dr dr Budi Wiweko, Sp.OG, Subsp.FER, MPH, FRANZCOG (Hon), FICRM, kepada Ketua POGI Kepri terpilih, dr Dino Gagah Prihadianto, Sp.OG, M.Kes, FMAS.

POGI Kepri merupakan organisasi profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi di wilayah Kepulauan Riau yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Organisasi ini terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari seminar ilmiah, peningkatan kompetensi anggota, hingga dukungan terhadap program penanganan stunting.

Dalam sambutannya, dr Dino menyampaikan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang membutuhkan dukungan seluruh anggota dan para senior. "Ini adalah amanah. Saya berharap dukungan dari para senior dan seluruh anggota POGI agar kita bisa bersama-sama membawa organisasi ini menjadi lebih baik," ujar dr Dino.

Ia menekankan pentingnya pembaruan di tubuh organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, tantangan profesi dokter saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga aspek hukum. "Tidak dapat dimungkiri, banyak dokter yang kini menambah wawasan di bidang hukum. Harapannya, profesi dokter dan hukum dapat berjalan berkesinambungan, bukan saling berhadapan. Advokasi sangat diperlukan untuk melindungi anggota," tegasnya.

Dr Dino menilai kehadiran langsung Ketua Umum POGI Pusat dalam pelantikan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi kepengurusan baru. Ia menyebut momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia juga mengaku telah mengunjungi sejumlah puskesmas di Batam, termasuk wilayah hinterland, guna melihat secara langsung tantangan pelayanan kesehatan di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum POGI Pusat, Prof Budi Wiweko, menyoroti tantangan geografis Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi distribusi dan akses layanan kesehatan. "Di Kepri ini tantangannya luar biasa. Ketua dan anggota POGI harus bekerja ekstra karena kondisi wilayah kepulauan berbeda dengan daerah daratan," ujarnya.

Prof Budi menegaskan bahwa angka kematian ibu dan bayi menjadi indikator penting kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas bersama.

"POGI berkomitmen mendampingi anggota, termasuk dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang baru lulus. Kami memberikan berbagai kemudahan, termasuk perlindungan asuransi. Organisasi ini hadir untuk mengawal profesionalisme anggota," jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah kepala daerah di Indonesia berasal dari latar belakang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan indikator kemajuan daerah.

"Pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan indikator kemajuan sebuah daerah," kata Prof Budi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Batam, dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG, MM, menyampaikan bahwa angka absolut kematian ibu hamil di Batam masih tergolong tinggi, meskipun secara rasio berada di bawah angka nasional yang dirilis Kementerian Kesehatan.

"Kami rutin berkoordinasi dengan POGI. Di Batam, kami meminta dokter yang menangani kasus untuk mempresentasikan secara rinci, sehingga laporan yang disampaikan akurat," ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan profesi dokter yang kerap berujung pada persoalan hukum. Menurutnya, diperlukan skema perlindungan yang memadai bagi dokter praktik. "Ke depan, penting adanya asuransi khusus bagi dokter praktik agar dapat meng-cover berbagai risiko, termasuk persoalan hukum," katanya.

Dr Didi menambahkan bahwa Batam memiliki keunggulan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan yang memberikan berbagai kemudahan, termasuk insentif bagi dokter spesialis. Dalam regulasi Kementerian Kesehatan, tersedia pula skema pembiayaan berbasis asuransi non-BPJS untuk segmen tertentu.

Ia berharap kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan POGI dapat terus diperkuat guna menekan angka kematian ibu dan bayi di Batam dan Kepulauan Riau. "Kolaborasi dan komunikasi yang baik sangat penting demi memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan menekan angka kematian ibu dan bayi," ujar dr Didi.

Editor: Gokli

---