BP Batam Dukung Penuh Ekspor Arang Batok Kelapa Kadin Indonesia, Libatkan UMKM dan Pelaku Usaha Daerah

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam mendorong ekspor arang batok kelapa yang melibatkan pelaku usaha serta UMKM daerah.

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara pelepasan ekspor perdana hasil kolaborasi Kadin Indonesia, Kadin Pintahilir, Kadin Batam, dan Kadin Kepulauan Riau di Kawasan Sekupang, Batam, Selasa (10/2/2026).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembinaan dan Koordinasi Ekspor, Frits Novianto Suhendar, mengatakan program ekspor ini digagas untuk memperkuat pergerakan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. Menurutnya, kontrak ekspor yang telah berjalan mencapai sekitar 36 ribu ton per tahun atau setara sekitar 125 kontainer per bulan.

"Kolaborasi ini sangat baik karena mampu menggerakkan UMKM di daerah. Kontrak yang berjalan hari ini mencapai sekitar 36 ribu ton per tahun. Jika dikalkulasikan, itu setara kurang lebih 125 kontainer ekspor per bulan. Kebutuhannya sangat besar dan alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan," ujar Suhendar.

Ia menjelaskan bahwa ekspor perdana tersebut merupakan hasil sinergi pelaku usaha daerah yang tidak hanya berperan sebagai penghubung, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas bisnis. Produk arang batok kelapa diekspor ke Tianjin, China, sebagai tahap awal kerja sama dagang dengan mitra di Tiongkok.

"Tahap awal kita ekspor arang batok kelapa ke Tianjin, China. Selanjutnya sudah dipersiapkan juga ekspor serabut kelapa," jelasnya.

Selain perdagangan komoditas, kerja sama ini juga direncanakan mencakup transfer teknologi dari mitra luar negeri guna mempercepat proses produksi dan meningkatkan efisiensi pengolahan produk kelapa sebelum diekspor.

Suhendar memaparkan nilai ekspor arang batok kelapa diperkirakan mendekati Rp 200 miliar per tahun. Sementara produk serabut kelapa masih dalam tahap pembahasan kontrak, dengan target nilai ekspor mencapai Rp 500 miliar pada tahun pertama. Program ini melibatkan puluhan UMKM, terutama kelompok usaha rumahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang tersebar di empat kecamatan.

"Harapannya nilai ekspor terus bertambah. Selain UMKM, kegiatan ini juga melibatkan perusahaan logistik, forwarder, PBM pelabuhan, sampai TKBM. Efek dominonya besar sekali karena menyentuh banyak lini usaha," paparnya.

Saat ini bahan baku kelapa berasal dari Indragiri Hilir, Riau, sementara proses ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Batam karena memiliki fasilitas yang memadai serta jarak yang relatif dekat. Pengiriman ekspor dilakukan secara rutin setiap minggu dengan volume sekitar 10 hingga 20 kontainer, menyesuaikan kesiapan produksi.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kadin Indonesia dalam mendorong ekspor komoditas berbasis UMKM dan pelaku usaha daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut selaras dengan upaya memperkuat ekosistem investasi dan industri di Batam.

"BP Batam mendukung penuh apa yang dilakukan Kadin Indonesia. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi dan dasbor untuk memudahkan akses informasi investasi sekaligus menampung pengaduan dari para pelaku usaha," kata Fary.

Ia mengungkapkan realisasi investasi Batam pada tahun ini melampaui target pemerintah pusat. Dari target Rp 60 triliun, investasi yang masuk mencapai Rp 68,7 triliun atau sekitar 118 persen. Peningkatan signifikan juga terjadi pada penanaman modal dalam negeri yang naik dari Rp 5,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun.

"Tahun ini target investasi Batam sebesar Rp 60 triliun, dan per 31 Desember realisasinya mencapai Rp 68,7 triliun atau 118 persen dari target. Yang luar biasa juga adalah peningkatan penanaman modal dalam negeri dari sebelumnya Rp 5,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun. Ini menunjukkan pelaku usaha dalam negeri semakin percaya diri untuk berinvestasi," sebutnya.

Fary menilai pertumbuhan investasi tersebut akan memperkuat rantai pasok dan aktivitas ekspor di Batam, termasuk komoditas turunan kelapa. Ia juga menyoroti kemudahan perizinan melalui regulasi baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Batam dalam pengurusan izin lingkungan, tata ruang, hingga reklamasi.

"Pada 2025 Presiden menerbitkan PP 25 dan PP 28. Sejumlah perizinan dasar kini bisa diurus langsung di Batam sehingga proses investasi menjadi lebih cepat dan efisien," ujarnya.

Menurut Fary, Batam perlu terus mengandalkan kekuatan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah industri. Selain ekspor bahan baku, hilirisasi produk dinilai penting agar produk bernilai tambah tinggi dapat dihasilkan di dalam negeri.

"Batam tidak memiliki sumber daya alam melimpah, tapi kita punya keunggulan di teknologi dan sumber daya manusia yang kreatif. Ke depan, selain ekspor bahan baku, kita juga harus mendorong hilirisasi agar produk bernilai tambah bisa dihasilkan di dalam negeri," tutupnya.

Editor: Gokli

---