Pansus RUU PPDK DPR-RI Sambangi Provinsi Kepri

Pansus RUU PPDK DPR-RI Sambangi Provinsi Kepri

Oleh : chr/dd

Rabu | 12-12-2012 | 13:29 WIB

Pertemuaan pansus DPR-RI, RUU-PPDK di Provinsi Kepri

TANJUNGPINANG, batamtoday - Guna menggali masukan dan aspirasi dalam pembahasan Rancangan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauaan (PPDK), sebanyak 10 anggota Pansus RUU PPDK DPR-RI bersama tim ahli dan Sekretariat DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepri yang dipimpin Ketua Pansus Fari Jemmy Farsis.

Dalam pertemuan anggota Pansus RUU PPDK dengan Pemprov Kepri, baik dari unsur kepala SKPD dan unsur Muspida lainnya, Ketua Pansus RUU PPDK Fery Jemmy Farsis mengatakan, pembentukan UU PPDK mutlak diperlukan, karena banyaknya masyarakat Indoensai yang hidup dan berada di wilayah kepulauaan Indonesia.

"Rancaangan undang-undang ini usul inisiatif DPR-RI, yang masuk dalam daftar RPJM Nasional 2014-2020," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Pansus RUU PPDK DPR-RI meminta masukan-masukan dari Pemerintah provinsi Kepri terkaiat situasi dan hal-hal baru yang perlu diatur, termasuk yang sangat dibutuhkan dalam RUU ini khususnya daerah Kepri sebagai salah satu daerah kepulauan.

Sebelum kunjungan ke Kepei, Pansus RUU PPDK telah telah melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Suhajar, yang saat itu mewakili Gubernur HM. Sani, menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi perjuangan insiatif DPR-RI dalam mengusulkan pembahasan RUU PPDK.

"Kami Pemerintah Provinsi Kepri sangat mendukung pembentukan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan ini, karena dalam pelaksanaan pembangunan saat ini daerah kepulauan belum maksimal, akibat belum meratanya pembagian DAU," ungkap Suhajar.

Slain itu, Suhajar juga menyampaikan masukan dari Pemprov Kepri, yang meminta agar dalam kriteria pembangunan pendidikan dalam UU PPDK sesuai dengan kondisi dan situasi daerah kepulaan, agar bisa menjawab tuntutan pembangunan di daerah kepulauan itu sendiri.

Pemerintah juga mengaskan, dengan terbentuknya UU PPDK ini harus murni untuk percepatan pembangunan dan bukan untuk bermaksud memisah-misahkan daerah atau keluar dari NKRI.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fakhrial, juga meminta UU PPDK agar dapat disahkan segera, karena memang merupakan kebutuhaan mutlak pelaksanaan pembangunan masyarakat di 7 provinsi kepulauan yang ada di Indonesia.

Sementara Kepala Korwilda BIN Wilayah Kepri, Wiranti, mengatakan, jika dalam konsep pelaksanaan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat, pihaknya juga sangat setuju. Sebab, selain dapat menangkal radikalisasi, juga bertujuan lebih meningkatkan pertahanan kemanan NKRI.

"Daerah kepulauaan, khususnya Kepri, merupakan miniatur Indonesia terhadap daerah lain. Termasuk menangkal aspek globalisasi dari negara lain. Masukan kami terhadap Pansus UU ini, hendaknya dapat tetap memperhatikan kondisi geografis, perekonomian dan pelaksanaan pembangunan lainnya," ujar Wiranti.

TERKINI
POPULER

Delegasi World Water Forum ke-10 Terpukau Balinese Water Purification Ceremony

Elon Musk Resmikan Layanan Starlink di Indonesia, Koneksi Internet untuk Daerah 3T di Tanah Air

Pesawat Latih Jatuh di BSD Tangsel, 3 Orang Tewas

Bamsoet Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam 'Tribute to Akbar Tandjung'

Puan Cek Kesiapan Venue Pertemuan Parlemen Dunia Dalam Rangka Forum Air

Dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jimly Asshiddiqie dan Gatot Nurmantyo Antarkan Salim Said ke Peristiratan Terakhirnya

Tergenang Air Berhari-hari, Jalan Indunsuri Tanjunguban Butuh Perhatian Pemerintah

Kembali Berulah, Residivis Kasus Narkoba di Bintan Diringkus Polisi

Hadiri Haul Shohibur Ratih Al-haddad Ketiga di Masjid At Taqwa Kota Baru Bintan

Musorkab KONI Bintan Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua

Nahkoda MT Arman 114 Tuding KLHK 'Abuse of Power' Terkait Pergantian Crew Kapal

Melintas di Kota Solo, Kendaraan Hias Dekranasda Bintan Turut Meriahkan Parade Defile HKG PKK ke-52

Bamsoet Dukung Utusan Golongan Masuk Kembali ke MPR

Wacana Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta Dilarang Undang-undang

MPR RI Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit untuk Dijegal