Indonesia Tegaskan Peran Negara Middle Power, Airlangga: CEPA dengan Uni Eropa hingga Kanada Hampir Rampung

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara middle power yang konsisten menjaga prinsip non-blok, stabilitas kawasan, serta penguatan kerja sama multilateral di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia memilih memperkuat ketahanan ekonomi domestik sekaligus menjadikan tantangan global sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia terus menyeimbangkan peran strategisnya sebagai negara non-blok melalui perluasan kemitraan ekonomi internasional.

"Sangat penting menyeimbangkan kekuatan sebagai negara non-blok. Dan Indonesia, sekarang dapat saya sampaikan bahwa sebagian besar perjanjian CEPA telah diselesaikan, baik dengan Kanada, Uni Eropa, Eurasia, maupun EREU," ujar Airlangga dalam sambutannya pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 bertema Turning Volatility into Velocity: Accelerating Inclusive Growth Through Reform di Jakarta, Senin (3/2/2026).

Airlangga menjelaskan, kinerja perekonomian Indonesia pada awal 2026 menunjukkan tren yang positif. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur tercatat berada pada level 52,6 pada Januari 2026 dan bertahan di zona ekspansi selama enam bulan berturut-turut. Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen tetap terjaga dengan inflasi yang berada pada level terkendali.

Ketahanan ekonomi nasional juga diperkuat oleh sektor eksternal yang solid. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 68 bulan berturut-turut, sementara cadangan devisa berada di atas USD 142 miliar. Di sektor pasar keuangan, pemerintah melanjutkan reformasi pasar modal yang berfokus pada empat pilar utama, yakni peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta pendalaman pasar.

"Langkah reformasi ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan investor sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan," ujar Airlangga.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan nasional tercatat menurun hingga berada di level satu digit, tingkat pengangguran berada pada angka 4,9 persen, rasio gini menurun ke level 0,375, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,9.

Capaian tersebut, lanjut Airlangga, merupakan hasil dari bauran kebijakan ekonomi yang kuat serta sinergi lintas sektor yang berjalan secara efektif.

Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan sektor jasa, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, serta penguatan rantai nilai industri sebagai motor utama pertumbuhan. Dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga daya beli dan konsumsi domestik.

"Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas masyarakat," kata Airlangga.

Stimulus tersebut akan disalurkan secara terarah dan bersifat sementara, antara lain melalui diskon transportasi selama periode Idulfitri, dukungan mobilitas masyarakat, serta penguatan konsumsi rumah tangga. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan permintaan domestik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada awal 2026.

Menutup pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa konsistensi reformasi struktural, stabilitas kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan yang semakin inklusif.

Editor: Gokli

---