Atasi Ketimpangan Tenaga Medis Nasional, Kemdiktisaintek Percepat Pendidikan Dokter Spesialis

BATAMTODAY.COM, Sorong - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan bahwa penguatan pendidikan tinggi bidang kesehatan menjadi fondasi utama dalam penyediaan tenaga medis yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Langkah ini merupakan konsekuensi dari penerapan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menargetkan akses layanan kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, menyampaikan bahwa pendidikan dan layanan kesehatan harus ditempatkan dalam satu ekosistem strategis yang saling terhubung, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan nasional.

"Ketersediaan tenaga medis Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi ketimpangan supply dan demand maupun distribusi wilayah," ujar Khairul Munadi saat menghadiri Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di Sorong, Papua Barat, pada 30-31 Januari 2026.

Ia memaparkan, Indonesia setiap tahun meluluskan sekitar 12.000 dokter umum dan 3.600 dokter spesialis. Namun, lebih dari 70 persen dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara kurang dari 10 persen melayani wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kondisi tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya transformasi pendidikan kedokteran melalui pendekatan sistem yang menyeluruh.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 2025, dengan fokus pada percepatan pemenuhan tenaga medis melalui Program Akselerasi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). "Program ini menargetkan peningkatan jumlah lulusan dokter spesialis dari 3.600 orang per tahun menjadi 5.800 orang pada 2030, serta peningkatan lulusan dokter umum hingga 17.000 orang per tahun," kata Khairul.

Ia menambahkan, guna mendukung akselerasi tersebut, Kemdiktisaintek menerapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain peningkatan kuota mahasiswa baru PPDS dengan tetap menjaga rasio dosen dan standar mutu pendidikan, pelaksanaan seleksi bersama PPDS dengan Kementerian Kesehatan pada enam bidang spesialis prioritas, serta penyesuaian regulasi pembukaan dan penguatan program studi baru berbasis kemitraan dengan rumah sakit pendidikan.

Penguatan peran fakultas kedokteran mitra dan rumah sakit pendidikan juga menjadi fokus utama. Pendampingan peningkatan kapasitas dosen, pemantauan implementasi program studi baru, serta pengembangan program subspesialis terus dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pendidikan dokter spesialis.

"Hingga 30 Januari 2026, Program Akselerasi PPDS telah mencatat capaian signifikan. Sebanyak 158 program studi baru berhasil dibuka, terdiri dari 126 program spesialis dan 32 subspesialis, sehingga total program studi dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia mencapai 524 prodi. Capaian ini telah melampaui target quick wins pemerintah," ungkap Khairul.

Selain meningkatkan jumlah lulusan, program ini juga mendorong pemerataan akses pendidikan dokter spesialis di berbagai daerah. Sejumlah provinsi untuk pertama kalinya memiliki program studi spesialis, di antaranya Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, serta Papua yang saat ini masih dalam proses.

Khairul berharap AIPKI sebagai mitra strategis dapat terus berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pendidikan kedokteran berbasis kajian ilmiah, koordinasi antar dekan fakultas kedokteran, serta penguatan peran asosiasi program studi dokter spesialis dalam penyusunan standar pendidikan, panduan seleksi, evaluasi pembukaan program studi baru, hingga perhitungan biaya pendidikan.

"Transformasi pendidikan kedokteran harus menjadi langkah nyata menuju sistem kesehatan Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II AIPKI Flora Ramona Sigit menilai Program Akselerasi PPDS sebagai praktik terbaik Kemdiktisaintek dalam mentransformasi pendidikan dokter spesialis secara terarah dan berdampak nyata.

Forum tersebut juga menegaskan peta jalan pengembangan pendidikan kedokteran nasional yang berlandaskan visi pendidikan tinggi transformatif, dengan penekanan pada mutu, relevansi, dan dampak bagi masyarakat. Pendidikan kedokteran diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan klinis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta pemerataan layanan kesehatan nasional.

Agenda forum ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Setiawan, Tenaga Ahli Mendiktisaintek, T Basarudin, serta Tenaga Ahli Mendiktisaintek sekaligus Koordinator Satuan Tugas PPDS Tri Hanggono Achmad.

Editor: Gokli

---