Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Fokus untuk Anak Putus Sekolah dan Keluarga Tak Mampu

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Presiden yang difokuskan untuk menjangkau keluarga paling tidak mampu, khususnya anak-anak yang putus sekolah, berisiko putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Penegasan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Aston Hotel Batam, Selasa (20/1/2026).

Saifullah menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran penting karena memahami kondisi riil warganya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu inilah yang menjadi perhatian serius Presiden. Negara hadir melalui Sekolah Rakyat," ujar Saifullah Yusuf.

Ia mengungkapkan, hingga tahun ajaran 2024/2025, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah seiring percepatan pembangunan gedung sekolah permanen.

Saat ini, pelaksanaan Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung milik pemerintah provinsi maupun kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial. Namun demikian, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan agar pembangunan fisik dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Target Presiden, minimal setiap tahun dibangun 100 gedung permanen Sekolah Rakyat melalui APBN," tegasnya.

Di Provinsi Kepulauan Riau, Saifullah menyebutkan sudah terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi, masing-masing di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Jumlah peserta didik di setiap lokasi bervariasi, mulai dari 50 hingga 200 siswa, disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana.

Terkait tenaga pendidik, Saifullah menjelaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara selektif bersama pemerintah daerah. Seluruh guru yang mengajar merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan telah melalui masa adaptasi sebelum mengajar penuh.

"Di awal memang ada tantangan, tetapi setelah satu sampai dua bulan para guru sudah bisa beradaptasi. Secara umum, program ini berjalan dengan baik," katanya.

Ia juga menambahkan, para siswa yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam mampu mengikuti sistem pendidikan berasrama dengan baik. Bahkan, sebagian besar siswa memilih tetap tinggal di lingkungan sekolah meski memasuki masa libur.

"Ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang aman dan harapan baru bagi anak-anak," pungkas Saifullah Yusuf.

Editor: Gokli

---