Pemerintah Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Program Pangan dan Digitalisasi Daerah

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah menegaskan strategi pengendalian inflasi nasional dipacu melalui intervensi pangan, perluasan bantuan bagi kelompok berpendapatan rendah, dan percepatan digitalisasi daerah sebagai fondasi stabilisasi harga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang berlangsung secara hybrid dan diikuti seluruh kantor perwakilan BI, termasuk BI Kepri, di Hotel Wyndham Panbil, Jumat (28/11/2025) malam. Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Airlangga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dan program intervensi pangan telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilisasi harga. Menurutnya, lebih dari 40 juta masyarakat kini aktif bertransaksi digital, memperkuat ekosistem ekonomi non-tunai yang berperan besar dalam pengendalian inflasi daerah.

Ia juga menyoroti implementasi Local Currency Transaction (LCT) yang telah dimanfaatkan 58 juta konsumen. Skema pembayaran lintas negara tersebut sudah diterapkan bersama Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan, serta memasuki tahap uji coba dengan China

11.000 Pasar Murah, 624 Ribu Ton Beras, dan Program Gizi Gratis

Di sektor pangan, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan lebih dari 11.000 kegiatan Gerakan Pasar Murah, menyalurkan 624 ribu ton beras stabilisasi, serta menambah 835 ribu ton untuk kebutuhan hingga akhir tahun.

Bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat --meliputi beras dan minyak goreng-- diklaim menjadi penahan gejolak harga sepanjang Oktober-November. Program Makanan Bergizi Gratis juga diarahkan kepada 4 juta anak, sementara pembiayaan peningkatan produksi pangan melalui KUR dan alsintan telah mencapai Rp 86 miliar.

Bantuan langsung selama tiga bulan bagi keluarga berpendapatan rendah, termasuk subsidi transportasi dengan anggaran sekitar Rp 31 miliar, serta program padat karya untuk 100 ribu peserta dengan alokasi Rp 1,37 triliun, turut masuk dalam paket stabilisasi nasional.

Hingga saat ini, belanja kementerian/lembaga yang diarahkan khusus untuk pengendalian inflasi telah mencapai Rp 67 miliar dari total alokasi Rp 99 miliar.

Digitalisasi Daerah Jadi Fondasi Ekonomi Baru

Airlangga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah menjadi pilar penting penguatan ekonomi jangka panjang. Hingga triwulan I tahun ini, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah membangun ekosistem digital. Transaksi non-tunai pemda tercatat mencapai Rp 7,5 triliun.

Ia menambahkan bahwa pola belanja masyarakat kini telah bergeser secara signifikan ke kanal online, digital, dan non-tunai. Hingga September, nilai transaksi digital mencapai Rp 642 triliun, tumbuh 20,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah, kata Airlangga, akan terus memperluas infrastruktur digital, termasuk QRIS, national payment gateway, dan sistem penerimaan daerah terintegrasi sebagai langkah permanen menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Editor: Gokli

---