TANJUNGUBAN, batamtoday - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bintan 2013, mengalami defisit anggaran sebesar Rp 132.000.000.000.

Konstruksi APBD Bintan 2013 itu  terdiri dari rincian pendapatan Rp 745.482.688.000, belanja Rp 877.482.688.000, diantaranya belanja tidak langsung sebesar Rp. 387.203.472.206 dan belanja langsung Rp 490.279.215.794.

Demikian disampaikan oleh Pattimura, Sekretaris DPRD Bintan, di Gedung DPRD Bintan, Bintan Bunyu, Selasa (4/12/2012) malam.

Disampaikan struktur APBD 2013 mengalami perubahan dari prioritas  dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan beberapa Ranperda APBD yang diajukan oleh pemerintah.

Dijelaskan perubahan tersebut terjadi, pada  anggaran pendapatan  yang sebelumnya berjumlah Rp 743.482.688.000, terdapat penambahan sebesar Rp 69.310.626.000, sehingga berjumlah Rp 745. 482.688.000 dan dari pos dana perimbangan sebesar Rp 68.649.906.000, sesuai dengan surat Kemenkeu RI nomor : 2-831/PK/2012 tanggal 24 Oktober 2012, perihal pengalokasian Dana Alokasi Umum  (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013.

Sementara untuk anggaran belanja dengan adanya penambahan pendapatan, maka badan anggaran dan TAPD Bintan menyepakati untuk penambahan anggaran belanja, sehingga belanja mengalami penambahan sebesar Rp 69.310.626.000 dari sebelumnya Rp 808. 172.062.000, sehingga menjadi total belanja Rp 877.482.688.000.

Selain itu, badan anggaran dan TAPD Bintan, telah melaksanakan pembahasan dalam rangka menindaklanjuti rekomendari dari komisi-komisi dengan total anggaran Rp 9.962.225.000  dan pengajuan dari beberapa SKPD yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2013 dengan total anggaran Rp 58.807.680.057, serta anggaran untuk BLUD Puskesmas Teluksebong Rp 540.720.000.

Selanjutnya penerimaan dan pengeluaran yang tak mengalami perubahan dengan jumlah penerimaan sebesar  Rp 134.000.000.000 serta pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk investasi Pemerintah Kabupaten Bintan di Bank Riau Kepri sebesar Rp 2.000.000.000.

Sementar itu pandangan dari enam (6) fraksi yang ada di DPRD Bintan diantaranya Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, Patriot Amanat Reformasi, Partai persatuan pembangunan, secara keseluruhan menyetujui Ranperda tersebut. Walaupun ada catatan seperti partai Golkar, yang mengharapkan agar dalam entry terhadap rencana kegiatan tetap mengacu pada rencana kerja yang telah disusun dan tidak terkesan copy paste.

Selain itu, pengelolaan anggran diharapkan secara disiplin dan tepat waktu, karena masih ada kegiatan tahun anggaran 2012, masih ada yang belum rampung, konkritnya masih terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum rampung sementara tahun anggarna 2012 sudah berakhir. Selain itu yang menjadi sorotan adalah pengunaan anggaran dalam kegiatan tidka hanya sekedar dihabiskan untuk kegiatan seremonial, namun lebih pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan berharap kepada Pemda untuk memperhatikan kinerja dan kontribusi BUMD yang sampai saat ini yang masih sangat minim kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Tidka hanya itu, fraksi ini juga mengingatkan pemerintah agar program layak anak yang dicanangkan untuk tahun 2013 dengan alokasi anggaran yang terbesar di beberapa SKPD sekitar Rp 3.000.000.000, karena belum masuk dalam RPJMD Bintan diharap adanya evaluasi.

Di sisi lain Fraksi PKS, menyoroti masalah banyaknya kegiatan yang tidka memberikan output dan keuntungan secara langsung kepada masyarakat, bahkan masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir pada APBD tahun 2013.  Untuk dana hibah dan Bansos, yang bersumber dari APBD seperti untuk sekolah pariwisata  jumlahnya sangat besar, meminta komitmen pemerintah untuk tidak setiap tahun anggaran memberikan dana hibah dan bansos secara terus menerus.

Selanjutnya Fraksi Demokrat menyoroti masalah pajak, yang menilai penerimaan dari sumber PAD terus mengalami penurunan yang signifikan, karena dihitung secara ratio menunjukkan penurunan dan berkurnagnya kapasitas fiskal Kabupaten Bintan. Hal tersebut dimungkinkan karena menurunnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan restribusi dan potensi yang tak tertagih.

Fraksi Patriot Amanat Reformasi, meminta Eksekutif harus serius dan segera melakukan lelang secara cepat dan tepat, dengan harapa APBD bisa terserap maksimal. Kejadian minimnya serapan APBD di dua semester 2012, agar tak terulang lagi, karena hal tersebut pertanda sumber daya manusia di SKPD belum siap untuk menjalankan program yang sudah dibahas bersama.

Fraksi PPP berharap adanya perbaikan di tiga bidnag utama diantaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Perlu adanya terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena masukan dari SKPD tak berbeda jauh, sementara tantangan kedepan semakin kompleks apa lagi Bintan sudah membuka diri untuk investasi asing, apabila tak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM lokal.