JAKARTA, batamtoday - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan para kepala daerah se-Indonesia guna membahas persiapan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) untuk keperluan pemilihan umum 2014.

"Selain penyerahan DAK2, rakornas ini juga digelar untuk melakukan sosialisasi Perpres Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, di Jakarta, Kamis.

DAK2, yang akan diintegrasikan dengan hasil rekam data e-ktp, akan dijadikan data acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten, kota pada Pemilu 2014 mendatang.

Selain itu, data agregat tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan akurat yang didapat dari hasil perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp).

Rakornas, yang akan digelar dua hari Kamis dan Jumat (30/11), dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua KPU dan 1.127 peserta dari Ketua KPU kalangan gubernur, bupati, walikota, kepala dinas kependudukan sipil kabupaten dan kota, serta sejumlah pejabat eselon dari berbagai kementerian terkait.

Pada hari terakhir Rakornas, Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan hadir untuk memberikan pengarahan kepada kepala daerah, pangdam dan kapolda se-Indonesia, serta juga kepada dandim se-Pulau Jawa.

173 juta terekam
Pada kesempatan itu, Mendagri mengatakan sebanyak 173.325.378 warga negara Indonesia telah terekam data identitas mereka dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp).  Hasil tersebut adalah data yang berhasil direkam hingga Rabu (28/11), sejak masa perekaman dimulai pada 2011.

"Alhamdulillah, target perekaman data e-ktp telah tercapai pada 6 November lalu. Itu berarti lebih cepat 55 hari dari batas waktu yanbg ditetapkan," kata Gamawan di hadapan ratusan kepala daerah se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta.

Kemendagri menargetkan sebanyak 172.015.400 wajib KTP harus sudah terekam pada akhir tahun, tepatnya 31 Desember 2012. Dari total 497 kabupaten dan kota di Tanah Air, sebanyak 423 di antaranya telah mencapai target.

Sementara itu, sebanyak 206 kabupaten dan kota justru melebihi target dan 74 kabupaten dan kota belum mencapai target, yaitu empat kabupaten dan kota program tahun 2011 dan 70 kabupaten dan kota program tahun 2012.

"Dengan tercapainya perekaman data e-ktp tersebut, kami ingin mengapresiasi kepada semua pihak, termasuk seluruh lapisan masyarakat, kepala daerah beserta jajarannya," katanya.

Mendagri menambahkan, angka ini jauh melebihi dari target yang sebelumnya dipatok mencapai 172 juta hingga akhir tahun ini. “Terus terang semua pihak semula merasa pesimis, target perekaman e- KTP akan berjalan sesuai target. Hingga saya katakana kalau perekaman e-KTP tidak mencapai target saya akan mundur dari jabatan sebagai mendagri. Tapi rupanya para bupati/walikota masih sayang pada Mendagri sehingga saya tidak jadi mundur, “ katanya.

Dalam kesempatan itu Mendagri menyerahkan 3 mobil Toyota Kijang Inova kepada Walikota Jakarta Timur, Banjarmasin dan Ambon. 3 Toyota Avanza kepada Walikota Palembang, Badung , dan Merauke. Dan 3 Motor Honda masing-masing kepada Walikota Sidoarjo, Palu dan Ternate, atas prestasi mereka dalam upaya mensukseskan perekaman e-KTP.