Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Buta Aksara 2030, Yahukimo Jadi Contoh Praktik Baik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari buta aksara pada 2030 mendatang. Pendidikan nonformal dan informal (PNFI) dipandang semakin krusial dalam mencapai target itu, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Salah satu contoh praktik baik hadir dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menegaskan pihaknya fokus menurunkan angka buta aksara melalui jalur pendidikan nonformal dan informal. Strategi ini ditempuh karena kondisi geografis Yahukimo sulit dijangkau serta keterbatasan sarana pendidikan.

"Kami terus berkomitmen untuk menekan buta aksara ini. Kami melakukan intervensi agar masyarakat usia 15-50 tahun di Yahukimo bisa membaca dan berhitung," kata Didimus dalam Gebyar PNFI dan Perayaan Hari Aksara Internasional (HAI) 2025 di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Didimus menjelaskan, melalui program Yahukimo Cerdas, pemerintah daerah menggandeng lembaga swadaya masyarakat, PKK, hingga tokoh agama untuk memberantas buta huruf. "Kami bekerja sama dengan beberapa yayasan, seperti Yayasan Serafim untuk kontrak guru dari Indonesia Cerdas. Kami juga berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan untuk memperluas jangkauan program literasi," tambahnya.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Angka buta aksara di Yahukimo menurun signifikan, dari sekitar 5.000 orang pada 2020 menjadi 2.000 orang pada 2024. Pemkab juga membangun pojok baca di 26 desa/kelurahan, mendirikan perpustakaan daerah, serta memprogramkan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

"Cita-cita mendasar kami adalah bagaimana orang Yahukimo sehat, cerdas, bisa baca dan hitung, agar percaya diri, kreatif, dan mandiri," ujar Didimus.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Tuppu Bulu Alam, menilai pendidikan nonformal berbasis komunitas memberi fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal.

"Program pendidikan keaksaraan bisa disesuaikan dengan minat peserta sehingga mereka lebih termotivasi. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga membuat penuntasan buta aksara lebih signifikan," jelas Tuppu.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Eko Dadi Saputra, menekankan bahwa PNFI tidak hanya berperan dalam menekan angka buta aksara, tetapi juga meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui pendidikan kesetaraan. Hal ini diyakini akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah menyalurkan bantuan operasional keaksaraan untuk 35.000 penerima, masing-masing Rp 600 ribu.

"Kami juga merevitalisasi lebih dari 150 satuan pendidikan nonformal, mendigitalisasi pembelajaran di 3.000 satuan pendidikan, hingga mengembangkan program relawan pendidikan di tingkat komunitas," terang Tatang.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengentasan buta aksara. "Kami terus meningkatkan kolaborasi agar target 0,9 persen buta aksara bisa ditekan dalam lima tahun ke depan," pungkasnya.

Editor: Gokli

---