Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Targetkan Jutaan Lapangan Kerja Baru

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang mencakup delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program unggulan untuk membuka lapangan kerja baru. Paket kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan program prioritas tersebut dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025). Menurutnya, pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Program magang untuk lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah awal, dengan target 20 ribu penerima manfaat tahap pertama. Peserta akan mendapatkan uang saku setara UMP selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 198 miliar," ujar Airlangga, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Selain program magang, pemerintah juga memperluas insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang semula hanya berlaku untuk sektor padat karya, kini diperluas ke pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Insentif ini ditargetkan menyasar 552 ribu pekerja dengan alokasi Rp 120 miliar.

Airlangga menambahkan, pemerintah tetap melanjutkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per keluarga pada Oktober dan November dengan anggaran Rp 7 triliun. Evaluasi akan dilakukan Desember mendatang untuk memastikan keberlanjutan program.

Di sisi lain, pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, sopir, kurir, hingga tenaga logistik akan mendapatkan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen selama enam bulan.

"Program ini menargetkan 731 ribu penerima manfaat. Melalui JKK, pekerja akan memperoleh santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah dan beasiswa Rp 174 juta bagi dua anak. Sementara JKM memberikan santunan Rp 42 juta bagi ahli waris," jelasnya.

Pemerintah juga meluncurkan program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan skema penurunan bunga kredit dari BI rate +5 persen menjadi +3 persen. "Tahun ini ditargetkan seribu penerima, dan tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan. Program ini mendukung visi Presiden untuk menyediakan tiga juta rumah," ungkap Airlangga.

Selain itu, anggaran Rp 3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp 1,8 triliun lewat Kementerian Perhubungan juga disiapkan untuk program padat karya tunai yang akan menyerap lebih dari 600 ribu pekerja pada September–Desember 2025.

Pada 2026, pemerintah memperpanjang sejumlah program seperti insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM, PPh 21 DTP sektor pariwisata dan industri padat karya, serta perluasan subsidi iuran JKK dan JKM hingga mencakup petani, nelayan, pedagang, dan pekerja rumah tangga dengan target 9,9 juta penerima manfaat.

Tak hanya itu, lima program unggulan penyerapan tenaga kerja juga disiapkan, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80 ribu unit usaha dan serapan 681 ribu pekerja, Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, hingga revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektare yang diperkirakan menyerap 168 ribu pekerja.

"Untuk mendukung percepatan program, Menteri Keuangan mengusulkan pembentukan tim akselerasi yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan anggota lintas kementerian," pungkas Airlangga.

Editor: Gokli

---