Konsulat RI Tawau Layani 644 Pekerja Migran Indonesia di Ladang Sabahmas Lewat Program Outreach

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau kembali menunjukkan kehadiran negara bagi warganya di perantauan. Melalui program outreach yang digelar pada 6-7 September 2025 di Syarikat Wilmar Plantation Sdn. Bhd. Ladang Sabahmas, tim KRI berhasil memberikan layanan kekonsuleran dan keimigrasian kepada 644 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di ladang.

Dalam kegiatan tersebut, KRI Tawau menghadirkan beragam layanan, mulai dari penerbitan paspor, penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lahir di Malaysia, hingga legalisasi kontrak kerja.

Acting Konsul RI Tawau, Dino Nurwahyudin, menegaskan program outreach menjadi bukti nyata hadirnya negara untuk WNI di luar negeri. "Kegiatan ini bertujuan memastikan WNI di wilayah kerja Konsulat RI Tawau memiliki dokumen resmi yang sah. Kami juga selalu mengingatkan agar sebagai tamu di negara asing, WNI senantiasa menaati peraturan yang berlaku," ujarnya, demikian dikutip laman Kemlu.

Senada dengan itu, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler II, Iskandar Suksmadi, menjelaskan bahwa KRI Tawau turut membuka layanan perekaman E-KTP dan penerbitan SBPK. "Kami berpesan agar PMI selalu memperbarui kontrak kerja setiap tahun demi kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, Staf Teknis Imigrasi KRI Tawau, Gazel Enim Febrianto, menekankan pentingnya prosedur resmi bagi PMI yang hendak bekerja di Malaysia. "Jika WNI masuk dan bekerja melalui jalur resmi, maka ketika terjadi permasalahan, Konsulat RI Tawau dapat hadir untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Karena itu, kami selalu menekankan penggunaan jalur resmi, baik saat masuk maupun keluar Malaysia," tegasnya.

Melalui kegiatan outreach di Ladang Sabahmas, KRI Tawau menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memastikan perlindungan bagi WNI, khususnya PMI yang tinggal jauh dari pusat kota. Dengan begitu, para pekerja tetap memperoleh hak atas dokumen resmi dan jaminan perlindungan hukum yang layak.

Editor: Gokli

---