DPR, Belajarlah dari Nepal! Jangan Terlalu Formal dan Elitis, Generasi Z Butuh Didengar

Oleh Surya Irawan

KERUSUHAN di Nepal baru-baru ini menyita perhatian dunia. Bukan semata karena jumlah korban yang jatuh dimana 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, tetapi juga karena siapa yang berada di garis depan yakni Generasi Z atau Gen Z.

Mereka, dengan seragam sekolah dan buku catatan di tangan, turun ke jalan melawan korupsi, nepotisme, dan kebijakan pemblokiran media sosial oleh pemerintah Nepal.

Akar masalahnya, generasi muda Nepal kecewa karena sempitnya peluang kerja dam ekonomi yang stagnan. Ada frustasi mendalam pada generasi muda Nepal yang merasa depannya suram.

Apa yang terjadi di Nepal ini, juga mengingatkan kita terhadap peristiwa kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu. Pemicunya, adalah polemik pernyataan soal tunjangan rumah bagi anggota DPR oleh salah satu Pimpinan DPR RI.

Hal itu langsung memantik perhatian publik, hingga menimbulkan aksi demonstrasi yang berujung kericuhan pada Senin, 25 Agustus dan Kamis, 28 Agustus 2025. Kericuhan itu, menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Pernyataan itu mulanya dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar yang menjelaskan adanya kenaikan tunjangan bagi anggota dewan, khususnya terkait penyewaan rumah jabatan, senilai lebih dari Rp 50 juta per bulan sebagai ganti rumah jabatan.

Pernyataan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat di tengah kehimpitan perekonomian. DPR dianggap tidak peka dengan kondisi kehidupan rakyat yang sedang sulit, disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, pajak yang semakin tinggi, dan maraknya pengganguran akibat PHK massal di beberapa sektor.

Sementara di satu sisi, Anggota DPR terlihat mempertontonkan gaya hidup hedon, berjoget-joget saat Sidang Tahunan (ST) MPR 2025 lalu, serta membuat pernyataan-pernyataan yang kerap menyakiti hati rakyat. Publik menilai DPR tidak punya empati kepada rakyat di tengah kondisi ketidakpastian situasi ekonomi dan geopolitik global yang tidak menentu.

Padahal DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, dimana anggotanya dipilih oleh rakyat dalam setiap pemilihan umum. Sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPR adalah petugas 'hak guna' kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, mereka sejatinya terus mengemban tugas kerakyatan dengan senantiasa harus merakyat.

Dan, setiap hendak mengambil keputusan yang fundamental, mereka mestilah berkonsultasi dengan rakyat sebagai pemegang 'hak milik' kedaulatan. DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta menjaring kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya.

Sebab, tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai wakil rakyat adalah membentuk undang-undang (legislasi), mengelola anggaran negara (anggaran), dan mengawasi kinerja pemerintah (pengawasan).

Namun, fungsi dan tugas tersebut, dilihat publik tidak dijalankan DPR dan terkesan hanya mengamini semua kebijakan pemerintah, sementara mereka digaji tinggi oleh rakyat. Faktanya DPR hanya sekedar mengumbar janji-janji politik saja atau 'PHP'dalam setiap hajatan lima tahunan agar mereka dipilih rakyat, namun begitu terpilih rakyat ditinggalkan.

Melihat kondisi ini, Generasi Z berpendapat, bahwa masa depan meraka suram. Sementara Indonesia sendiri akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2045 mendatang, dimana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi.

Sehingga pada akhirnya, Generasi Z hanya akan menjadi 'Generasi Cemas', bukan menjadi 'Generasi Emas' yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, masuk lima besar dunia sejajar dengan negara adidaya Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China.

Akibatnya muncul narasi 'Kabur Aja Dulu', ingin mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini. Bahkan muncul fenomena pengibaran bendera 'One Piece' di bawah bendera Merah Putih menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Agustus 2025 lalu.

Pengibaran bendera One Piece adalah bentuk ekspresi kekecewaan dan kritik publik terhadap pemerintah, terutama generasi muda. Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami --Jolly Roger dari serial One Piece, anime jepang yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu, menjadi simbol protes masyarakat, terutama generasi muda atau Gen Z.

Bendera One Piece juga terlihat dikibarkan mahasiswa saat demonstrasi pada akhir Agustus lalu, di gerbang Gedung DPR/MPR dan kawasan Senayan. Demonstrasi semakin membesar tatkala DPR menutup diri, serta enggan menerima aspirasi mahasiswa dan buruh.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani pada Senin, 25 Agustus 2025 menyatakan, bahwa DPR terbuka menampung aspirasi yang datang dari masyarakat saat merespons demo yang digelar buruh dan mahasiswa di gedung DPR/MPR, Senayan.

Alih-alih menerima aspirasi demonstran, DPR RI justru mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 pada 27 Agustus 2025, mengimbau pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) untuk Work From Home (WFH), termasuk Anggota DPR. Hal ini sebagai antisipasi gangguan mobilitas dan keamanan akibat aksi demo buruh dan mahasiswa.

Demonstrasi mahasiswa di DPR/MPR, Senayan pada akhirnya berujung kericuhan dan memicu kerusuhan di berbagai daerah, usai pengemudi ojol Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob saat petugas tengah membubarkan aksi demo mahasiswa yang mulai anarki.

Pasca tewasnya Affan Kurniawan, gelombang demonstrasi massa muncul di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta. Di berbagai daerah terjadi kerusuhan, pembakaran kantor DPRD, kantor polisi, perusakan fasilitas publik dan penjarahan sejumlah rumah pejabat.

Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya), serta mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun dijarah massa. Rumah mereka dijarah massa, karena dianggap telah menyakiti rakyat.

Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya-Kuya pada akhirnya dinonaktifkan sebagai Anggota DPR oleh partai masing-masing. Sementara Partai Golkar juga menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR RI. Adies Kadir dianggap sebagai orang pertama yang menjadi pemicu polemik soal tunjangan perumahan.

Sementara Menkeu Sri Mulyani akhirnya direshuffle oleh Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025 dan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Belakangan, Rahayu Saraswati dari Fraksi Partai Gerindra, keponakan Prabowo pun mundur sebagai Anggota DPR, karena pernyataannya dalam sebuah podcast lama kembali memicu kontroversi.

Komnas HAM mencatat terdapat 10 orang yang menjadi korban meninggal dunia diduga karena kekerasan yang terjadi di tengah gelombang demo rakyat Indonesia di berbagai kota selama sepekan terakhir, 25-31 Agustus 2025.

Sementara ratusan demonstran ditangkap polisi, sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan fasilitas publik, nilainya ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan miliar

Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menghadiri Diskusi Kebangsaan HUT FKPPI ke-47 di Jakarta pada Jumat, 12 September 2025 menegaskan, bahwa aksi unjuk rasa yang pecah pada akhir Agustus lalu dan berujung pada pengrusakan serta penjarahan, harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya DPR.

"Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Namun bukan berarti memberikan pembenaran untuk mencederai ketertiban sosial. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Demikian juga kepada pejabat negara, agar bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi," ujar Bamsoet.

Bamsoet yang juga mantan Ketua DPR RI ini, berharap pemerintah dan DPR memperkuat komunikasi publik agar ketidakpuasan tidak meluap di jalanan dengan cara destruktif. Semua pihak juga diharapkan dapat belajar untuk berdialog, karena unjuk rasa bagian dari proses demokrasi.

"Karena itu, semua pihak, baik pemerintah, aparat, DPR maupun masyarakat, harus mengedepankan musyawarah, mendengar, dan mencari solusi bersama. Namun jika jalannya salah, maka demokrasi bisa berubah menjadi anarki," kata Bamsoet.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, bahwa DPR akan berbenah diri, serta terus terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima berbagai tokoh bangsa, mulai dari pimpinan partai politik, tokoh agama, hingga perwakilan buruh.

Mereka berdialog dan menyikapi perkembangan situasi nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 1 September 2025 malam.

"Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa," ujar Puan.

Buka Pintu Dialog

Pimpinan DPR RI pada akhirnya mulai membuka pintu dialog dengan perwakilan mahasiswa pada Rabu, 3 September 2025 siang. Pimpinan DPR RI berdialog dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa

Forum ini akhirnya digelar setelah hampir sepekan terakhir gelombang demonstrasi berlangsung di depan Kompleks Parlemen, tanpa ada satupun wakil rakyat yang menemui massa.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari aksi besar yang digelar sejak 25 hingga 31 Agustus 2025. Ribuan massa kala itu mengecam pemberian Anggota DPR yang fantastis, kontroversi sejumlah wakil rakyat, hingga menuntut pembubaran DPR. Aksi yang awalnya damai berakhir ricuh setelah aparat membubarkan massa.

Ada tiga Wakil Ketua DPR RI yang hadir langsung menemui mahasiswa, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (NasDem). Dasco menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat di hadapan mahasiswa. Dia berjanji melakukan evaluasi dan perbaikan lembaga DPR.

"Selaku pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," ungkap Dasco di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-kura, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 September 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra ini, menyadari bahwa permintaan maaf saja tak akan cukup. Dia berjanji menjadikan momen ini sebagai perbaikan DPR secara menyeluruh.

Keputusan Dasco meminta maaf kepada publik dan secara terbuka mengakui kesalahan institusi legislatif, dinilai menjadi titik balik meredam amarah massa hingga tak berujung darurat militer maupun kerusuhan yang lebih luas.

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, mengatakan, pertemuan Pimpinan DPR RI dengan perwakilan mahasiswa pada Rabu 3 September 2025, menjadi terobosan vital. Dasco mampu membuka sumbatan komunikasi seolah menjadi tembok tebal antara rakyat dan wakil-wakilnya di parlemen.

"Dasco yang meminta maaf atas nama DPR, serta pertemuan tersebut merupakan langkah tepat dan harus diapresiasi," kata Bawono Kumoro dikutip, Jumat 5 September 2025.

Sehingga DPR perlu lebih masif lagi untuk berdialog dengan para mahasiswa, jika ingin menjadi Parlemen Modern. Keberhasilan DPR menjadi Parlemen Modern tidak hanya sekedar didukung oleh kemajuan perangkat teknologi saja, tetapi juga keberanian diri membuka pintu dan mau menyerap aspirasi masyarakat.

Generasi muda atau Gen Z yang sedang gelisah mengenai masa depan mereka, sebenarnya hanya ingin didengar oleh wakil-wakil mereka di parlemen. Oleh karena itu, DPR harus menyikapi dan meresponsnya secara bijak, bukan membuat tembok atau dinding tebal sebagai pemisah, tetapi harus membangun jembatan antara rakyat dan wakil-wakilnya di parlemen. Sehingga komunikasi yang dibangun bisa terjalin dua arah.

Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Gedung DPR/MPR, Senayan pada 10 September 2025, menilai adanya kesenjangan komunikasi antara Gen Z dengan Anggota DPR sekarang.

Perbedaan gaya Komunikasi ini membuat Gen Z sulit menemukan relevansi dengan wakil rakyat. Gen Z cenderung lugas, langsung, dan sangat aktif di media sosial, berbeda dengan gaya komunikasi DPR yang terkesan formal dan elitis.

"Sehingga DPR harus lebih partisipatif. DPR yang ideal adalah yang tidak elitis, tetapi partisipatif dan mau membuka diri terhadap komunikasi dua arah dengan masyarakat luas, termasuk Gen Z," ujar Prof Siti Zuhro.

Selain itu, sebagian besar Anggota DPR Periode 2024-2029 berasal dari generasi lebih tua, sehingga wajar terjadi jarak komunikasi dan komunikasi yang dibangun tidak bisa nyambung.

Sehingga ketika terjadi sumbatan komunikasi, maka media sosial, dan aksi jalanan seperti demonstransi menjadi pilihan Gen z dalam menyuarakan aspirasi mereka dan masyarakat, karena dianggap sangat efektif didengar rakyat, pemerintah maupun DPR.

Hal inilah yang harus dipahami Anggota DPR, karena kelak Generasi Z juga yang akan menggantikan mereka sebagai wakil rakyat di parlemen. DPR DPR perlu benar-benar menggunakan momentum saat ini untuk lebih serius berbenah diri dan lebih mendengar aspirasi rakyat. Keinginan untuk menjadi DPR yang ideal dan Parlemen Modern, berada di tangan DPR sendiri.

Penulis adalah Wartawan BATAMTODAY. COM

---